Gubernur NTT Akan Tindak Tegas Kelompok yang Intimidasi Wisatawan di Labuan Bajo

Hal itu disampaikan Viktor kepada sejumlah wartawan usai menggelar rapat bersama sejumlah pejabat forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) NTT, di Kantor Gubernur NTT, Senin (1/8/2022).

"Kepada kelompok-kelompok yang tidak setuju dan mereka intimidasi dengan ancaman dan melakukan kekerasan serta menakuti wisatawan, maka saya sebagai gubernur dan Forkopimda NTT akan melakukan langkah tegas kepada mereka," ujar Viktor.

Viktor bersama para pejabat Provinsi NTT akan berada di Labuan Bajo bersama bupati, untuk mengambil langkah tegas jika ada wisatawan yang terganggu.

Viktor pun meminta para pemilik hotel dan restoran di Labuan Bajo untuk tetap beraktivitas seperti biasa.

Jika ada pihak atau kelompok yang mengintimidasi agar hotel dan restoran ditutup, Viktor meminta mereka segera melapor ke polisi.

"Segera lapor ke polisi kalau ada masalah atau ada yang mengganggu. Kapolda NTT memberikan perhatian serius untuk itu, dengan menuturkan sejumlah anggotanya lebih banyak lagi," kata Viktor.

Kebijakan itu, lanjut Viktor, dilakukan semata-mata untuk menjaga Taman Nasional Komodo serta Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super premium berjalan dengan baik.

Terkait aksi unjuk rasa menolak pemberlakuan tarif baru di Labuan Bajo, Viktor mengatakan, hal itu karena pihaknya belum melakukan sosialisasi secara serius.

"Kami sudah sepakati bahwa ini masalah sosialisasi yang belum berjalan dengan baik, sehingga nanti kita perlu sosialisasi dengan baik," kata Viktor.

Sebelumnya, masyarakat yang tergabung dalam asosiasi pelaku pariwisata, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, menggelar demonstrasi menolak kenaikan tarif tiket masuk Taman Nasional (TN) Komodo, Jumat (29/7/2022).

Seperti diketahui, harga tiket masuk ke TN Komodo naik menjadi Rp 3,75 juta mulai 1 Agustus 2022.

Massa tersebut menggelar aksi di depan Hotel Local Collection Labuan Bajo. Sebagian massa melakukan aksi tidur di jalan.

Di depan hotel itu, massa mengadang mobil Bupati Manggarai Barat yang keluar dari hotel tersebut. Tindakan itu diambil massa karena tak bisa bertemu dengan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi.

"Kita mengadang mobil Bupati itu bukan kriminal. Tetapi ini bentuk pertanggungjawaban secara moral Bupati sebagai Kepala Daerah untuk menyampaikan sikap terkait launching aplikasi ini. Jadi, dia sebagai Bupati yang didelegasikan oleh masyarakat Manggarai Barat berkewajiban menyampaikan itu," tegas salah satu peserta aksi, John Daniel di Labuan Bajo, Jumat.

"Tuntutan kami masih yang sama terkait tiket ini jangan dinaikan. Kalau konservasi kita sepakat, tetapi kalau tiket 3.750.000, kami jelas menolak karena ini sangat mengganggu. Terus terang ini sangat merugikan perekonomian masyarakat," ujar John.