Daftar Kebijakan Daendels di Indonesia: Bidang Pertahanan, Ekonomi, dan Pemerintahan

KOMPAS.com - Herman Willem Daendels adalah seorang Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36 yang menjabat atas kuasa dari Louis Napoleon, ketika Belanda sedang dikuasai Perancis.

Daendels tiba di Batavia pada tanggal 5 Januari 1808 untuk menggantikan posisi Gubernur Jenderal Albertus Wiese.

Herman Willem Daendelsmenjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda di antara tahun 1808-1811.

Sebagai perpanjangan tangan Belanda di Hindia Belanda, Daendels diserahi tugas terutama untuk melindungi pulau Jawa dari serangan tentara Inggris.

Selain itu, Daendels juga harus memperkuat pertahanan, memperbaiki administrasi pemerintahan, dan memperbaiki kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya Jawa.

Hal ini karena pada saat itu, Jawa merupakan satu-satunya daerah koloni Belanda-Perancis yang masih bertahan dan belum jatuh ke tangan Inggris.

Selama menjalankan tugasnya, Daendels dikenal dengan sistem kediktatoran dan kebijakan yang seringkali menyengsarakan rakyat.

Berikut adalah kebijakan Herman Willem Daendels saat menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Kebijakan Daendels di Bidang Pertahanan

1. Membangun benteng-benteng baru di sekitar pesisir pulau Jawa
2. Membangun pangkalan angkatan laut di perlabuhan Anyer dan Ujung Kulon
3. Membangun jalan raya Anyer-Panaurkan untuk memudahkan mobilisasi pasukan dan logistik perang
4. Menjadikan penduduk pribumi sebagai tentara pemerintah kolonial
5. Membangun pabrik senjata di Surabaya dan Semarang

Kebijakan Daendels di Bidang Sosial dan Ekonomi

1. Membuat atura yang membuat rakyat pribumi melaksanakan penyerahan wajib atas hasil pertaniannya
2. Menjual tanah-tanah Indonesia kepada pihak swasta
3. Menanam tanaman komoditas yang laku di pasar internasional
4. Memungut pajak kepada rakyat pribumi
5. Menggabungkan wilayah Kasunanan dan Kasultanan ke dalam wilayah pemerintah kolonial

Kebijakan Daendels di Bidang Pemerintahan

1. Membatasi pengaruh kekuasaan kerajaan-kerajaan tradisional Indonesia terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat
2. Membagi pulau Jawa menjadi 23 karesidenan
3. Kedudukan Bupati sebagai penguasa tradisional daerah diubah menjadi pegawai di bawah pemerintah kolonial
4. Membagi wilayah Jawa bagian timur menjadi 5 prefektur (setingkat provinsi) yaitu Surabaya, Sumenep, Rembang, Pasuruan, Gresik

Sumber:
kompas.com 
bataviadigital.perpusnas.go.id 
tribunnewswiki.com