Komisi X DPR RI Minta Pemerintah Buka Formasi CPNS dan PPPK Guru Bahasa Daerah

Hal itu disampaikan wakil ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Syarifudin, usai mengunjungi gedung perpustakaan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yang baru selesai pembangunannya, Jumat (16/07/2022).

Hetifah menjelaskan, pihaknya sudah pernah menerima pengaduan dari guru dan dosen bahasa daerah, terkait dengan hal itu.

“Nanti kita usulkan. Tidak cuma guru bahasa daerah, tapi guru mata pelajaran lain yang tidak masuk dalam formasi CPNS atau PPPK,” kata Hetifah.

Anggota Komis X Mujib Rohmad menambahkan, formasi penerimaan CPNS dan PPPK untuk guru bahasa daerah, seharusnya ada. Sebab jurusan pendidikan bahasa daerah, di perguruan tinggi juga ada. Jadi sumber daya masyarakatnya (SDM), tentu tersedia banyak.

“Kalau dalam penerimaan CPNS dan PPPK, tidak ada formasinya, terus lulusan bahasa daerah mau dijadikan apa,” ujar Mujib.

Seperti halnya dengan Hetifah, Mujib meminta supaya pada tahun 2023 nanti, bila ada perekrutan CPNS dan PPPK, harus ada formasi untuk guru bahasa Jawa.

Terkait dengan hal itu, terpisah  Ketua II Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia (PPBDI) Jawa Tengah, Any Fa’iqoh mengatakan jumlah guru bahasa daerah (Bahasa Jawa) tingkat SMK, SMA, dan SMP di Jawa Tengah, sekitar 3.103 orang.

Dari 3.103 guru itu, yang sudah berstatus PNS 1.556, sementara PPPK hanya 2.

“Sisanya masih guru tidak tetap (GTT)  guru tetap yayasan GTY),” jelas Any.

Any berharap, jika nanti ada penerimaan CPNS dan PPPK, pemerintah membuka formasi untuk guru bahasa daerah.

Di samping itu, Any yang juga menjabat sebagai bendahara musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) bahasa Jawa SMK Provinsin Jawa Tengah, meminta kepada pemerintah supaya memasukan mata pelajaran bahasa daerah ke kurikulum nasional. Pasalnya, saat ini mata pelajaran bahasa daerah, masih masuk muatan lokal.

“Terakhir  formasi perekrutan CPNS guru Bahasa Jawa SMP dan SMA , Th 2019 dan itu pun hanya sedikit dan tidak sesuai kebutuhan,” pungkas Any.