Pemprov NTT: Kita Perlu Belajar dari China untuk Mencegah Kepunahan Komodo

KUPANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berencana menghadirkan dokter hewan yang khusus menangani komodo di Taman Nasional Komodo. Hal ini untuk mencegah komodo dari kepunahan.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Zeth Sony Libing mengatakan, pihaknya ingin mengikuti cara pemerintah China dalam memelihara satwa panda. Dia menyebut, China memiliki dokter dan ahli khusus yang menangani panda.

"Sehingga kita perlu belajar dari China, agar ke depan kita memiliki ahli atau dokter khusus komodo," ujar dia.

Menurut Sony, dokter komodo dibutuhkan untuk membantu mengobati komodo yang terserang penyakit.

Selain itu, tenaga ahli khusus komodo juga akan mempelajari bagaimana komodo bisa bertahan hidup hingga 40 juta tahun.

"Kami ingin komodo tetap ada di NTT hingga kiamat," ujar Sony.

Tarif baru

Sony mengatakan, rencana itu bisa terwujud dengan mengintensifkan riset dengan dukungan dana. Hal ini yang menjadi salah satu alasan pemberlakuan tarif baru masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Padar, yakni sebesar Rp 3.750.000 per orang untuk periode satu tahun.

Sony menjelaskan, tujuan kenaikan tarif sebesar itu adalah untuk biaya konservasi dan termasuk juga penelitian tentang komodo.

Menurut Sony, hanya dua pulau yang mematok tarif masuk sebesar Rp 3,7 juta, yakni Pulau Komodo dan Padar. Sedangkan untuk Pulau Rinca dan pulau lainnya tidak berlaku.

"Uang Rp 3,7 juta untuk biayai konservasi, pemberdayaan masyarakat lokal, peningkatan kapasitas bagi pelaku pariwisata di kedua pulau itu, biaya monitoring dan pengamanan, kesehatan, pengelolaan sampah, kamar mandi, WC, serta air minum," ungkap Sony.

Selain itu, lanjut Sony, naiknya tarif juga ditujukan untuk membiayai promosi, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten Manggarai Barat.

"Biaya tiket masuk ke tempat itu dikenakan sebesar Rp 3.750.000 per orang per tahun bagi wisatawan asing dan dalam negeri. Pemberlakuan itu akan dilaksanakan pada 1 Agustus 2022 mendatang," kata dia.