Turunkan Stunting 2,7 Persen Per Tahun, Pemprov Riau Terima Penghargaan dari Kemendagri

KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Riau (Pemprov) Riau menerima penghargaan hasil penilaian kinerja 8 aksi konvergensi penurunan stunting pada wilayah Regional I dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution mengapresiasi penghargaan itu dan mengaku pihaknya sangat serius dalam penanganan stunting.

Dia mengatakan, Pemprov Riau terus berupaya mencapai target stunting 14 persen pada 2024 sebagaimana ditekankan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Edy mengatakan itu saat menerima langsung penghargaan tersebut di Hotel Gammara Makassar, Kamis (7/7/2022).

“Koordinasi yang dilakukan secara terus menerus dengan kabupaten kota yang ada di Riau dalam rangka mengejar target capaian sudah menjadi komitmen bersama. Itu merupakan kata kunci dalam mencapai keberhasilan, " jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Dia menyebutkan, pihaknya sangat konsisten dalam menyelesaikan permasalahan stunting. Bahkan, penanganan stunting sudah menjadi tugas bersama dengan cara menurunkan angka stunting di masing-masing daerah.

Berdasarkan data, setiap tahun angka stunting di Riau mengalami penurunan. Data menunjukkan, angka stunting di Riau pada 2013 sebesar 36,8 persen, lalu pada 2018 sebesar 27,4 persen, pada 2019 turun menjadi 23,95 persen, dan pada 2021 sebesar 22,3 persen.

Berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2024, angka stunting di Bumi Melayu ini sudah mencapai 14 persen dengan rata-rata penurunan sebesar 2,7 persen per tahun.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan, sesuai arahan Presiden, semua pihak harus menurunkan prevalensi stunting pada 2022 setidaknya menjadi 3 persen melalui intervensi spesifik dan sensitif.

Terkait pemberian penghargaan kepada aksi penurunan stunting, Teguh menjelaskan, hal itu dilakukan untuk mengukur tingkat penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 delapan aksi konvergensi penurunan stunting.

Penilaian itu dilakukan, mulai dari memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 delapan aksi konvergensi penurunan stunting, mengevaluasi kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 delapan aksi konvergensi penurunan stunting, serta mengapresiasi kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 delapan aksi konvergensi penurunan stunting.

"Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai ketua pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) pastinya perlu didukung kita semua. Intervensi yang dilakukan harus tepat sasaran," katanya.

Teguh menyebutkan, untuk mewujudkan Indonesia Zero Stunting pada 2024 mendatang, diperlukan sinergi dari seluruh elemen terkait, mulai dari sektor pemerintahan, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), hingga unsur masyarakat.

"Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan aksi penurunan stunting dapat lebih optimal dan konkret guna kemajuan generasi bangsa Indonesia yang lebih baik ke depannya," tuturnya.