Aksi Mogok Kapal Perbatasan Indonesia-Malaysia Berakhir: Kami Mengalah, Niat Kami Bukan Membuat Nunukan Bergejolak

Mandeknya kapal angkutan sembako untuk wilayah pedalaman dan terisolasi di Nunukan, yang terjadi sejak Senin 27 Juni 2022 ini mengakibatkan gejolak di wilayah yang dikenal sebagai Wilayah 3 tersebut.

Masyarakat pedalaman mengalami ketidakpercayaan terharap pemerintah dan aparat keamanan di perbatasan Indonesia, dan mengancam berbuat anarki jika aksi mogok kapal berkelanjutan.

"Inilah yang kami takutkan. Kami ini hanya ingin jaminan keamanan dari penangkapan aparat yang sering terjadi. Tapi ketika masyarakat wilayah tiga bergejolak dan berpotensi rusuh, ini juga jadi kekhawatiran kami. Jangan sampai kami malah disalahkan atas masalah ini," ujar Ketua Asosiasi Kapal Angkutan Pedalaman Nunukan, Baharuddin Aras, Sabtu (2/7/2022).

Para anggota Asosiasi Kapal Angkutan Pedalaman, sudah diminta para komandan untuk berdialog dan urun rembug.

Demikian juga Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid secara pribadi menghubungi Ketua Asosiasi untuk menghentikan aksi mogok kapal.

"Kami sebagai perwakilan para pedagang dan kapal pengangkut sembako untuk pedalaman, diundang bersilaturahmi ke Dandim, Danlanal, Kapolres. Di sana kami diberi gambaran adanya gejolak yang besar. Masyarakat dapil tiga mulai ribut, dan dimohon agar aksi mogok segera berakhir," lanjutnya.

Sampai hari ini, tuntutan para Nakhoda dan ABK kapal pengangkut Sembako untuk wilayah tiga, belum ada solusi.

Seperti sebelumnya, sementara ini, pemerintah dan aparat keamanan memberikan jaminan secara lisan, bahwa penangkapan terhadap kapal kapal tersebut tidak akan terjadi.

Baharuddin menjelaskan, mereka memang pengusaha. Tapi di sisi lain mereka juga memikirkan bagaimana susahnya warga Wilayah 3 memenuhi kebutuhan bahan pokok saat kapal mereka berhenti melaut.

"Dengan gambaran yang diberikan pada kami dalam setiap pertemuan, kami mengalah, bukan gejolak seperti ini yang kami mau. Mulai Senin besok, beberapa kapal akan kembali beroperasi," katanya.

Namun bagaimana pun, lanjut Baharuddin, trauma Nakhoda dan ABK akibat penangkapan aparat, tentu bukan perkara sepele dan bisa dilewatkan begitu saja.

Asosiasi tetap menuntut pemerintah memberikan sebuah forum untuk dialog bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam agenda tersebut, harus dibahas, bagaimana agar kearifan lokal berjalan sebagaimana mestinya, selama pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat belum mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di perbatasan RI.

"Jaminan keamanan dalam bentuk apapun yang bisa menjadi tameng dan kenyamanan bongkar muat barang yang kami mau dan terus tuntut. Selama jaminan hanya secara lisan, kami tetap tidak tenang dalam menjalankan kapal," tegasnya.

Sebelumnya, kapal angkutan sembako untuk sejumlah kecamatan, di Wilayah 3, masing-masing, Kecamatan Seimanggaris, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Tulin Onsoi, dan Kecamatan Lumbis, sepakat melakukan aksi mogok operasi akibat penangkapan aparat keamanan.

Penangkapan aparat keamanan membuat para Nakhoda dan ABK ketakutan.

Muatan mereka diamankan, sehingga mengalami kerugian tidak sedikit. Padahal, kapal tersebut berlayar dengan kelengkapan Surat Keterangan Kecakapan (SKK), manifest dan mengantongi Surat Persetujuan Berlayar (SPB).