Polisi Amankan Ekskavator yang Digunakan untuk Menambang Pasir Ilegal di Pulau Sebatik

NUNUKAN, KOMPAS.com – Kepolisian Resor Nunukan Kalimantan Utara, akhirnya mengamankan ekskavator yang diduga digunakan untuk menambang pasir pantai ilegal, di pesisir Sei Manurung, Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Saat ini, alat berat tersebut diamankan di Mapolsek Sebatik Timur, dan prosesnya dalam tahap penyidikan.

‘’Masih butuh waktu untuk menentukan tersangka. Proses penyidikan berjalan, dan alat bukti sementara sudah kita amankan,’’ujar Kanit Tipidter Polres Nunukan Ipda Andre Azmy Azhari, Kamis (30/6/2022).

Andre menegaskan, polisi telah melakukan pengawasan secara intensif di lokasi penambangan pasir pantai ilegal di Pulau Sebatik.

Alat berat yang kini berada dalam penjagaan polisi, sebelumnya dikejar dan diamankan jauh dari lokasi penambangan.

Andre menegaskan, diamankannya alat tersebut menjadi sebuah peringatan, bahwa aktivitas tersebut ilegal, dilarang, dan berakibat abrasi yang mengikis garis pantai, sehingga berdampak luas pada lingkungan.

Para penambang ilegal pasir pantai di Sebatik, bertanggung jawab atas kerusakan tanaman dan perumahan warga pesisir.

‘’Ancamannya ada pada Pasal 158 jo pasal pasal 35 UURI Nomor 3 tahun 2020. Kita masih lakukan penyidikan,’’jelasnya.

Sempat bubar pada Juni 2021 akibat pelarangan oleh aparat dan DPRD Nunukan, kini penambangan manual yang tadinya dilakukan di Pantai Sei Manurung, berpindah ke Pantai Sungai Batang, Jalan Batu Lamampu, RT 11 Desa Tanjung Karang, Sebatik Induk.

Penambangan dilakukan menggunakan alat berat.

Aktivitas penambangan ilegal di Pulau Sebatik disinyalir mulai dilakukan sejak 2008.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nunukan mencatat ada pergeseran wilayah Pantai Sebatik sekitar 60 sampai 70 meter akibat aktivitas tersebut.

Hasil hitungan DLH dari visual drone dan pemetaan, imbasnya lebih dari 1 hektar.

Dan jika melihat peta citra satelit, perbandingan tahun 2018 dengan 2020, garis Pantai Sebatik, bergeser cukup signifikan.

Laut di lokasi penambangan kehilangan massa pasir, sehingga empasan ombak, jauh lebih kuat dan lebih merusak.

Merujuk data yang dicatat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nunukan, setiap tahunnya, garis pantai Pulau Sebatik bergeser 5 sampai 6 meter.

Hasil penelusuran dan penghitungan terakhir petugas BPBD Nunukan pada Februari 2020, tercatat ada sekitar 969 hektar sepanjang pantai di Sebatik yang tergerus abrasi.

Ada 4 kecamatan di Pulau Sebatik yang terdampak, masing masing Kecamatan Sebatik Timur dengan luasan 120 hektar, Kecamatan Sebatik Induk seluas 357 hektar, Kecamatan Sebatik Barat seluas 416 hektar, dan Kecamatan Sebatik Utara seluas 76 hektar.

Kerusakan yang terjadi dari empat lokasi ini yaitu sebanyak 14 unit rumah, satu bangunan posyandu, satu mushala, beberapa titik jalan desa, dan satu jembatan pos Marinir rusak parah.

BPBD Nunukan juga beberapa kali mengirimkan proposal berisi penanggulangan abrasi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Terakhir, pada Februari 2020 dengan usulan anggaran rekonstruksi dan rehabilitasi sebesar Rp 96,6 miliar.

Anggaran tersebut untuk usulan kegiatan pembangunan penahan gelombang, pembuatan siring pantai, pemecah ombak, penanaman rumput lamun dan reboisasi hutan mangrove.