Asal-usul dan Sejarah Nama Palu

KOMPAS.com - Kota Palu adalah ibukota Provinsi Sulawesi Tengah yang terletak di kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu.

Letak Kota Palu berbentuk memanjang dari timur ke barat topografinya terdiri atas lembah, lautan, sungai, pegunungan, dan teluk.

Pada 28 September 2018 lalu, Palu diguncang gempa bermagnitudo 7,4 yang menyebabkan terjadinya likuifaksi yang mengakibatkan permukaan tanah bergerak dan ambles.

Wilayah seluas 180,6 hektar di Petobo dan 202,1 hektar di Jono Oge, Kabupaten Sigi mengalami kehancuran luar biasa karena banyak rumah penduduk yang terendam lumpur secara mendadak hingga memakan banyak korban jiwa.

Menurut laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), gempa di Palu terjadi dikarenakan aktivitas sesar Palu-Koro.

Asal-usul nama Kota Palu

Dilansir dari laman Pusdalops BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, asal-usul nama kota Palu berasal dari fenomena alam yang ada di lokasi tersebut.

Nama Kota palu berasal dari kata Topalu'e yang berarti tanah yang terangkat karena daerah ini awalnya lautan.

Terjadi gempa dan pergeseran lempeng (palu koro) yang terjadi di lokasi ini membuat daerah yang tadinya berupa dasar lautan tersebut kemudian terangkat dan membentuk daratan lembah yang sekarang menjadi Kota Palu.

Sementara ada juga yang menyebut bahwa asal-usul nama Kota Palu berasal dari bahasa Kaili VOLO yang berarti bambu yang tumbuh dari daerah Tawaeli sampai di daerah Sigi.

Tanaman bambu ini sangat erat kaitannya dengan masyarakat suku Kaili, karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bambu diolah menjadi bahan makanan (rebung), menjadi bahan bangunan (dinding, tikar), menjadi perlengkapan sehari hari (alat-alat dapur), alat permainan (Tilako), bahakan sebagai bahan alat musik (Lalove).

Sejarah Kota Palu

Sejarah Kota Palu bermula dari berdirinya kerajaan yang terdiri dari kesatuan empat kampung, yaitu Besusu, Tanggabanggo (sekarang bernama Kelurahan Kamonji), Panggovia (sekarang bernama Kelurahan Lere), dan Boyantongo (sekarang bernama Kelurahan Baru).

Keempat kampung tersebut membentuk satu Dewan Adat disebut Patanggota.

Salah satu tugas Patanggota adalah memilih raja dan para pembantu yang erat hubungannya dengan kegiatan kerajaan.

Kerajaan Palu tumbuh menjadi salah satu kerajaan yang dikenal dan sangat berpengaruh. I

Belanda yang saat itu datang ke wilayah tersebut pun mengadakan pendekatan terhadap Kerajaan Palu.

Kedatangan Belanda pertama kali terjadi pada masa kepemimpinan Raja Maili (Mangge Risa) untuk mendapatkan perlindungan dari Manado pada tahun 1868.

Kemudian pada tahun 1888, Gubernur Belanda untuk Sulawesi bersama dengan bala tentara dan beberapa kapal tiba di Kerajaan Palu dan melakukan penyerangan ke Kayumalue.

Setelah peristiwa perang Kayumalue, Raja Maili terbunuh oleh pihak Belanda dan jenazahnya dibawa ke Palu.

Raja Maili digantikan oleh Raja Jodjokodi yang pada tanggal 1 Mei 1888 menandatangani perjanjian pendek kepada Pemerintah Hindia Belanda.

Pada awal mulanya, Kota Palu merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Palu.

Namun pada masa penjajahan Belanda, Kerajaan Palu menjadi bagian dari wilayah kekuasaan (Onder Afdeling Palu) yang terdiri dari tiga wilayah yaitu Landschap Palu yang mencakup distrik Palu Timur, Palu Tengah, dan Palu Barat, kemudian Landschap Kulawi dan Landschap Sigi Dolo.

Selanjutnya pada tahun 1942, terjadi pengambilalihan kekuasaan dari Pemerintahan Belanda kepada pihak Jepang.

Pada masa Perang Dunia II ini, kota Donggala yang kala itu merupakan ibu kota Afdeling Donggala dihancurkan oleh pasukan Sekutu maupun Jepang.

Hal ini mengakibatkan pusat pemerintahan kembali dipindahkan ke Kota Palu pada tahun 1950.

Saat itu, kota Palu berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) setingkat wedana dan menjadi wilayah daerah Sulawesi Tengah yang berpusat di Kabupaten Poso sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950.

Kota Palu kemudian mulai berkembang setelah dibentuknya Residen Koordinator Sulawesi Tengah Tahun 1957 yang menempatkan Kota Palu sebagai Ibu kota Keresidenan.

Terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, status Kota Palu sebagai ibu kota ditingkatkan menjadi Ibu kota Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.

Pada tahun 1978, Kota Palu ditetapkan sebagai kota administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 Kota Palu ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Palu.

Sumber:
pusdalops-bpbdsulteng.com
regional.kompas.com