Senin, Pj Wali Kota Yogyakarta Tunjuk PLH Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Setelah Dinyatakan Tersangka oleh KPK

Nur Widihartana ditangkap bersama mantan wali kota Haryadi Suyuti, dan sekretaris pribadi merangkap ajudan Haryadi, Triyanto Budi Yuwono.

Adapun Nur merupakan aparatur sipil negara (ASN). Karena itu, Sumadi menyatakan akan segera menunjuk pengganti Nur.

"Kami akan menunjuk nanti pejabat lain sebagai pelaksana harian dari dinas yang bersangkutan," kata Sumadi dihubungi wartawan Jumat, (3/5/2022).

Sumadi menargetkan bisa segera memilih PLH kepala dinas penanaman modal dan PTSP yang baru, supaya pelayanan bisa berjalan lancar. "Paling tidak Senin," imbuh dia.

Haryadi Suyuti, wali kota periode 2017-2022, ditetapkan sebagai tersangka suap terkait pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) apartemen di Yogyakarta.

Haryadi diamankan bersama delapan orang dalam kegiatan tangkap tangan di Yogyakarta dan Jakarta pada Kamis (2/6/2022) sore.

"KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka HS (Haryadi Suyuti)," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/6/2022).

Adapun dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK juga mengamankan beberapa pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta serta pihak swasta.

Selain Haryadi, KPK juga menetapkan Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk Oon Nusihono, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta Nurwidhihartana, serta sekretaris pribadi merangkap ajudan eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi, Triyanto Budi Yuwono.

KPK mengamankan 27.258 dollar AS yang dimasukkan goodie bag dalam kegiatan tangkap tangan tersebut.

Untuk kepentingan penyidikan, para tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak hari ini sampai dengan 22 Juni 2022.

Atas perbuatannya, Oon Nusihono sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Adapun Haryadi Suyuti, Triyanto Budi Wuyono, dan Nur Widihartana sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.