Pengakuan Warga yang Belum Vaksin, tetapi Sudah Punya Sertifikat Booster: Saya Merasa Waswas

PADANG, KOMPAS.com - Dodik (38), warga Padang, Sumatera Barat, terkejut ketika melihat aplikasi Peduli Lindungi.

Di situ tertera dirinya sudah mendapatkan sertifikat vaksin booster. Padahal, dirinya belum disuntik booster.

Dodik mengaku baru vaksin pertama dan kedua. Belum booster.

"Ketika ada berita ada warga yang belum disuntik booster tapi sudah memiliki sertifikat, saya coba pula akses Peduli Lindungi. Ternyata saya juga menjadi salah seorangnya," kata Dodik kepada Kompas.com, Rabu (1/6/2022).

Dodik heran kenapa dirinya tiba-tiba sudah memiliki sertifikat vaksin booster padahal belum disuntik.

Di aplikasi, tertera dirinya mendapatkan sertifikat booster pada Mei 2022.

Karena itu, Dodik merasa waswas sebab datanya bisa diakses dan dimanfaatkan pihak lain.

"Ada rasa waswas juga sebab data kita bisa diakses dengan tidak sebenarnya," kata Dodik.

Menurut Dodik, dirinya masih melihat perkembangan untuk mengambil langkah lebih lanjut.

"Kalau mau dilaporkan, kemana? Saya lihat perkembangan dulu saja," kata Dodik.

Sementara Heru (31) yang juga mendapatkan sertifikat booster kendati belum disuntik mengaku beruntung.

"Saya baru vaksin tahap I, tapi ketika dicek sudah punya sertifikat tahap II dan booster. Jadi kalau saya pergi ke luar daerah bisa aman," jelas Heru.

Hanya saja, menurut Heru, hingga saat ini dia belum menggunakan sertifikat itu.

"Maklum saya belum pernah pergi ke luar daerah," kata Heru.

Kendati merasa waswas, Heru mengaku tidak mempersoalkan hal tersebut.

"Tidak masalah, kan malahan beruntung. Baru vaksin pertama, tapi sudah punya sertifikat booster," kata Heru.

Sebelumnya diberitakan, Ombudsman Sumatera Barat menemukan sejumlah warga di Padang, Pasaman Barat, dan Kabupaten Solok, Sumatera Barat, mendapatkan sertifikat vaksin booster, tetapi belum pernah disuntik.

Mereka mengetahui memiliki sertifikat vaksin booster ketika membuka riwayat sertifikat vaksin pada aplikasi Peduli Lindungi.

"Nama mereka dinyatakan telah menerima dosis ketiga atau booster, padahal kenyataannya tidak pernah," kata Kepala Ombudsman Sumbar Yefri Heriani kepada Kompas.com, Rabu (1/6/2022).

Atas kejadian tersebut, kata Yefri, masyarakat merasa dirugikan dan mengganggap ada yang telah menggunakan data mereka tanpa sepengetahuannya.

Menurut Yefri, masyarakat menyampaikan sertifikat vaksin booster juga akan diperoleh anggota keluarga lainnya apabila berada pada kartu keluarga (KK) yang sama.

Hal tersebut membuat masyarakat khawatir data pada KK dan KTP disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, begitu pun data vaksin mereka.

"Ombudsman RI Perwakilan Sumbar akan melakukan pendalaman terkait informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut," kata Yefri.