Jokowi Cabut Larangan Ekspor CPO, Kapolda Riau: Jangan Sampai Ada Mafia yang Berani Melakukan Penyelewengan

PEKANBARU, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo resmi mencabut larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan minyak goreng.

Jokowi sebelumnya mengeluarkan kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng pada 28 April 2022.

Namun, pada Kamis (19/5/2022) kemarin, Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan resmi untuk membuka kembali kran ekspor.

Menindaklanjuti keputusan Presiden ini, Kapolda Riau Irjen Muhammad Iqbal mengajak semua pihak, khususnya di Bumi Lancang Kuning, untuk mendukung kebijakan strategis Presiden Jokowi.

Iqbal menilai, dengan dibukanya kembali keran ekspor minyak sawit, akan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani sawit di Riau.

"Tentu hal ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat di Riau," ucap Iqbal, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, pada Sabtu (21/5/2022).

Sementara itu, Iqbal memberikan peringatan keras jangan sampai ada pihak atau mafia yang masih berani mencoba melakukan perbuatan penyelewengan minyak.

"Jangan sampai ada pihak atau mafia yang berani melakukan penyelewengan. Kami Polda Riau tidak akan tinggal diam dan akan mengambil langkah tegas bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran. Kepada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang masih saja mencoba mengambil kesempatan untuk mengeruk keuntungan, jangan coba lagi main-main. Saya pastikan akan ditindak secara tegas," ujar Iqbal.

Ia mengungkapkan bahwa kepentingan masyarakat tentunya menjadi hal utama yang harus diprioritaskan.

Oleh karena itu, kepolisian di Riau akan melakukan pengawasan ketat mulai dari hulu ke hingga hilir.

Hal ini, sebut Iqbal, juga sesuai dengan perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Pihak kepolisian akan bekerja sama dengan pemerintah dan stakeholder terkait dalam hal pengawasan minyak kelapa sawit.

"Ini kami lakukan tak lain adalah untuk memastikan distribusi minyak goreng sebagai kebutuhan masyarakat, bisa berjalan lancar tanpa kendala. Serta ketersediaan di pasaran bisa terjamin," ujar Iqbal.

Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, minyak goreng langka dan harganya mahal di Riau.

Ketika pemerintah menetapkan harga murah, minyak goreng malah susah didapat.

Polda Riau kala itu berupaya mencarikan solusi atas permasalahan yang terjadi saat itu.

Bahkan, Kapolda Riau juga turun langsung ke lapangan melakukan peninjauan proses produksi minyak goreng di salah satu perusahaan di Kota Dumai.

"Kami tidak ingin lagi terjadi kelangkaan minyak goreng. Apalagi, kami di Riau ini terkenal sebagai penghasil dan lumbungnya minyak sawit. Mari kita sama-sama menjaga jangan sampai ada terjadi penyimpangan," pungkas Iqbal.