Musrenbang dengan Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Se-Kalimantan Sepakat Dorong Percepatan Pembangunan IKN

Dalam forum dengan tema "Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan dalam Membangun Ibukota Negara Baru" disepakati jika Gubernur Se-Kalimantan siap mendorong percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Teguh Setya Budi mengatakan, Regional Kalimantan perlu menyiapkan berbagai hal.

Di antaranya Sumber Daya Manusia (SDM) yang adaptif dan mampu bersaing untuk mendorong pengembangan sentra Industri dan perkebunan sebagai potensi utama daerah, meningkatkan peluang investasi daerah dan optimalisasi pengelolaan kawasan–kawasan strategis.

"Selain itu pembangunan infrastruktur penghubung IKN dengan kawasan penyangga, pembangunan dukungan food estate kawasan pangan dan dukungan kebutuhan pangan melalui penyiapan kawasan sentra produksi pangan dapat terealisasi," ujar Teguh dalam keterangan yang diterima, Kamis.

Untuk menuju ke arah tersebut, Kementerian Dalam Negeri, kata Budi, akan terus berupaya melakukan sinkronisasi agar tujuan tersebut bisa tercapai.

"Kementerian Dalam Negeri tentunya akan terus mendorong daerah untuk terus melakukan sinkronisasi pembangunan antar pusat dan daerah serta mencapai tujuan pembangunan daerah tersebut," jelasnya.

Sementara itu, Sahbirin Noor yang mewakili Gubernur Se-Kalimantan mengatakan perlunya sinergi antar wilayah Kalimantan dalam rangka percepatan pembangunan Regional Kalimantan.

Kesepakatan ini menurut Sahbirin merupakan komitmen percepatan pembangunan dalam rangka mendukung IKN melalui konektifitas skala Regional Kalimantan, berupa jalan, rel kereta api dan bandara internasional di Kalimantan sebagai penghubung ke Kawasan Ibu Kota Negara (IKN).

Jika semua itu terlaksana, Sahbirin yang merupakan Gubernur Kalimantan Selatan ini yakin kesenjangan antar wilayah atau daerah di Indonesia semakin terkikis.

"Pemindahan IKN ke wilayah Kalimantan ini akan menyebabkan pembangunan perekonomian lebih inklusif sehingga dapat membantu menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan baik di tingkat regional maupun ditingkat Nasional," pungkas Sahbirin.