Data Pusat dan Daerah Timpang, Pemkab Garut Klaim Angka Stunting Daerahnya 7 Persen

GARUT, KOMPAS.com - Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan tahun 2017 mencatat, prevalensi angka stunting atau gagal tumbuh di Kabupaten Garut sebesar 43 persen atau tertinggi di Jawa Barat. 

Sementara, hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021 oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di Garut sebesar 35 persen.

Bupati Garut, Rudy Gunawan mengaku telah melakukan updating data pada 2021. Saat ini prevalensi stunting di Garut hanya 7 persen atau setara dengan 13.000 anak. 

"Menurut pusat, datanya itu sampai 35 persen, makanya sekarang kami update lagi datanya, karena yang sebenarnya di kami itu hanya 7 persen," jelas Rudy usai meninjau pusat data Bangga Centre di kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Garut, Kamis (12/5/2022). 

Rudy menegaskan, lewat Bangga Centre, pihaknya akan terus melakukan updating data stunting hingga satu bulan sekali lewat proses penimbangan Balita.

Angka 7 persen sendiri, menurutnya didapat dari hasil pendataan tahun 2021.

"Data ini (Bangga Centre) sudah by name by address, makanya kita akan selesaikan," beber dia.

Rudy menambahkan, angka prevalensi stunting ini, bisa saja terus mengalami perubahan karena terus diperbaharui.

"Setelah diperbaharui, bisa saja angkanya berkurang jadi 8.000 misalnya atau bisa juga bertambah jadi 25.000, makanya perlu update data," katanya.

Kepala Dinas P2KBP3A, Yayan Waryana mengungkapkan, data prevalensi stunting hasil pendataan tahun 2021 sebesar 7 persen.

Data tersebut merupakan hasil pendataan yang dilakukan jajarannya dari hasil penimbangan balita yang dilakukan di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) se-Kabupaten Garut.

Dinas P2KBP3A sendiri, menurut Yayan, menjadi bagian dari Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Garut yang dalam waktu dekat akan menggerakan 5.900 lebih kader pendamping keluarga untuk mendukung program zero stunting.

"Jadi zero stunting maksudnya bukan angka stunting nol persen, tapi bagaimana mencegah adanya angka stunting baru," tutur dia.

Program Percepatan Penurunan Stunting sendiri, menurutnya telah menjadi program prioritas pemerintah pusat yang dilakukan secara terpadu antar berbagai dinas dengan data terintegrasi yang ada di Sistem Pembangunan Keluarga dengan Koneksitas link (Sibangga-Link).

"Bulan ini kita akan mulai gerakan 5.900 lebih kader keluarga atau satgas stunting untuk memberi dampingan, sosialisasi dan pendampingan pada keluarga yang risiko tinggi stunting," tutur dia.

Kader pendamping keluarga atau Satgas Stunting ini, menurut Yayan, merupakan gabungan antara tenaga kesehatan, kader PKK, dan kader Keluarga Berencana (KB), selain keluarga risiko tinggi stunting ada juga target calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca-hamil, dan balita.

"Ini upaya pencegahan, dimulai sejak calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca-hamil dan balita," pungkasnya.