Tak Dianggarkan di APBN 2022, Proyek Strategis Nasional Bandara Nabire Terancam Mangkrak

Pembangunan bandara senilai Rp 850 miliar itu dibiayai pemerintah pusat lewat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Proyek itu berpotensi mangkrak karena dana pembangunan proyek tak lagi dianggarkan pada APBN 2022.

"Akibat tidak adanya kejelasan dana dari APBN, bisa menyebabkan pembangunan bandara ini terbengkalai," ujar Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire Salmon Pigai, melalui keterangan tertulis, Jumat (22/4/2022).

Menurut dia, pembangunan baru itu terbagi dalam dua bagian, pembangunan sisi udara dan sisi darat.

Pembangunan sisi udara terdiri dari landasan pacu (runway) sepanjang 1.600 meter x 30 meter, landasan hubung (taxi way), apron (landasan parkir pesawat, marka dan rambu sisi udara.

Salmon baru saja mendatangi lokasi pembangunan bandara itu pada Senin (18/4/2022). Menurutnya, ruwnay dan taxi way telah terbangun.

Sementara pembangunan apron baru selesai sekitar 50 persen.

“Hanya Apron saja yang belum tuntas dari 600 meter yang direncanakan, sampai sekarang baru 367 meter yang sudah dicor beton sedangkan sisanya 233 meter belum dikerjakan,” kata Salmon.

Sementara pembangunan sisi darat yang meliputi menara pengawas lalu lintas penerbangan atau tower air traffic control (ATC), terminal penumpang, gudang kargo, bangunan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK), gedung genset/main power house, bangunan administrasi/perkantoran dan hanggar, jalan masuk (access road), tempat parkir kendaraan bermotor, belum rampung.

"Makanya kalau tahun ini tidak ada dana untuk kelanjutan pembangunannya maka proyek ini berpotensi gagal,” kata Salmon.

Ia pun berharap pemerintah pusat bisa mengalokasikan anggaran untuk menuntaskan pembangunan bandara tersebut pada APBN Perubahan 2022.

Salmon mengaku khawatir jika hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo selesai pembangunan Bandara Nabire Baru belum rampung, maka ada potensi proyek tersebut akan gagal.

“Atas nama rakyat Papua, kami minta bapak Presiden Jokowi, Menteri Perhubungan dan kementerian lainnya untuk tuntaskan pembangunan Bandara baru Nabire tahun ini," kata Salmon.

"Kami minta pembangunan bandara ini harus tuntas di masa pemerintah bapak Presiden Jokowi. Jangan sampai ganti pemerintahan, lalu ganti program dan menyebabkan pembangunan bandara Nabire gagal," tambahnya.

Salmon menegaskan, keberadaan Bandara Nabire sangat strategis. Dengan panjang runway 1.600 meter, bisa didarati pesawat jenis ATR hingga pesawat yang lebih besar.

Keberadaan bandara tersebut juga diyakini mampu mendukung pelayanan penerbangan di kabupaten-kabupaten di kawasan pembangunan Meepago, Lapago dan Saireri Papua, diantaranya Kabupaten Paniai, Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai, Puncak Jaya, Puncak, Yapen, Waropen dan lainnya.

“Bandara baru Nabire diproyeksikan kedepan untuk didarati pesawat Boeing. Makanya pemerintah harus tuntaskan pembangunannya. Kalau tuntas tahun ini maka pesawat ATR bisa masuk (mendarat) dan ke depan ditambah lagi panjang run way sehingga pesawat berbadan lebar seperti Boeing bisa juga masuk ke Nabire,” kata Salmon.