Orangtua Mahasiswa Beberkan Menurunnya Kualitas SBM ITB: Permasalahan Belum Selesai

BANDUNG, KOMPAS.com - Perwakilan Forum Orangtua Mahasiswa Sekolah Bisnis Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB), Ali Nurdin curhat mengenai persoalan SBM ITB.

"Permasalahan yang terjadi di SBM ITB belum selesai," ujar Ali, Minggu (3/4/2022).

Ali mengatakan, walau perkuliahan sudah berjalan, kondisi status quo sesuai Peraturan Rektor No 178B/2022 tidak sepenuhnya diterapkan, dan hanya berlaku sampai Juni 2022. Itupun terbatas pada ketentuan mengenai renumerasi dosen.

Sementara masalah kekhawatiran orangtua terkait berubahnya kualitas pendidikan di SBM ITB belum terpecahkan.

Hal itu terjadi karena postur pembiayaan pendidikan di SBM ITB sama dengan postur anggaran unifikasi, padahal keberadaan SBM ITB berbeda dengan fakultas lainnya.

Seperti alokasi biaya Alokasi Dana Operasional (ADO) pemeliharaan yang diharuskan oleh rektorat ITB sebesar 25 persen, padahal kebutuhan SBM ITB hanya 3,7 pesen (standard AACSB 3,39 persen).

Sisa alokasi anggarannya tidak bisa dipakai dalam operasional lainnya di SBM ITB.

Sedangkan untuk ADO Pendidikan alokasi anggarannya yang ditentukan Rektorat ITB hanya 32 persen, padahal kebutuhan SBM ITB 37 persen.

"Dampaknya beberapa program kegiatan menjadi hilang atau berkurang," ucap dia.

Seperti misalnya anggaran Program International Visiting Lecturer yang turun. Awalnya visiting professor 6 orang long-visit selama 4 bulan menjadi 4 orang, kemudian 11 orang short-visit turun menjadi 3 orang.

Program lainnya, mahasiswa S1 kelas International harusnya mendapat program pengembangan soft skill berupa dua pelatihan atau mentoring sebelum berangkat ke luar negeri.

Program tersebut didapatkan mahasiswa S1 kelas International angkatan 2019. Sementara, mahasiswa angkatan 2020 dan 2021 tidak mendapatkan program pengembangan tersebut karena tidak ada anggarannya.

Program Ekskursi ke masyarakat dalam bentuk menginap beberapa hari untuk mengenal dan berinteraksi dengan kehidupan masyarakat secara langsung menjadi hilang tidak bisa direalisasikan karena tidak ada anggarannya.

Program mentoring oleh para pelaku bisnis di tahun 2021 bisa terlaksana dengan menghadirkan 60 orang mentor, namun di tahun 2022 ini tidak bisa dilaksanakan karena anggaran tidak tersedia.

Pelaksanaan seminar series-entrepreneurial track, pada tahun 2021 terlaksana 23 kali, sedangkan tahun 2022 ada pengurangan anggaran sehingga hanya bisa untuk 6 kali kegiatan.

Program ini dilakukan SBM ITB dalam rangka penyebarluasan pola pikir wirausaha bagi mahasiswa. Selain itu ada beberapa program yang tidak bisa terlaksana atau berkurang, karena berkurangnya anggaran.

Selanjutnya, Tim Transisi yang dibentuk rektor hanya melibatkan tim Rektorat dan SBM ITB dalam kedudukan yang tidak sejajar serta tidak ada pihak yang netral.

"Ini tidak sesuai yang diharapkan," ucap dia.

Dengan demikian, hasilnya dikhawatirkan hanya searah dan tidak menyelesaikan permasalahan mutu pendidikan yang terjadi di SBM ITB.

Padahal tim ini penting untuk menghasilkan kebijakan yang tetap menjaga mutu pendidikan di SBM ITB. Apalagi tim itu tidak dibentuk MWA.

Itulah mengapa tim tidak melibatkan MWA, Senat Akademik, dan perwakilan orangtuaa selaku bagian dari stakeholder.

Oleh karena itu, Ali menuntut Menteri Pendidikan terlibat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di SBM ITB, dimana Menteri Pendidikan adalah ex-officio Anggota MWA ITB.

Sebagai Anggota MWA ITB, Mendikbudristek dapat meminta MWA ITB melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menyelesaikan permasalahan di ITB.

Caranya, dengan membentuk Tim Penyelesaian Masalah atau Satgas dengan masa kerja 1 bulan. Terdiri dari MWA, yang diwakili unsur Alumni, masyarakat, pengusaha dan Senat, rektorat, SBM ITB dan orangtua.

Mendikbudristek dapat meminta MWA ITB untuk memberlakukan status quo agar proses pendidikan di SBM ITB seperti sediakala sehingga tidak mengurangi mutu pendidikan, tidak hanya sekedar masalah renumerasi dosen.

Ali meminta agar pihak Kemendikbudristek dapat menyelesaikan permasalahan di SBM ITB dalam waktu 1 bulan sampai dengan akhir April 2022.

"Apabila permasalahan tetap berlanjut yang berdampak pada berkurangnya mutu pendidikan, Forum Orang Tua akan meminta peran negara melalui pengadilan negeri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut," ucap dia.

Sehingga Mendikbud, MWA, REKTORAT, SBM ITB dan Forum Orang Tua bisa berada dalam 1 meja perundingan, dan membahas permasalahan secara terbuka, dialogis, argumentatif, dapat dilihat publik sehingga hasil putusan hakim mengenai penyelesaian masalah di SBM akan bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berita sebelumnya, pencabutan hak swakelola anggaran SBM ITB berbuntut panjang. Bahkan dosen SBM ITB sempat mogok mengajar dan meminta mahasiswanya belajar mandiri.