Konflik Bersenjata di Papua, Pengamat Sebut Pemerintah Perlu Lakukan Pendekatan Berbeda

KOMPAS.com - Konflik bersenjata di Papua telah menelan sejumlah korban jiwa, baik itu masyarakat sipil, personel TNI-Polri, maupun anggota kelompok separatis.

Pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta, mengatakan, pemerintah perlu melakukan pendekatan yang berbeda terhadap kelompok-kelompok yang kontra terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurutnya, pendekatan yang harus dilakukan bukanlah melalui senjata, melainkan ekonomi, budaya, sosial, dan lainnya yang mengedepankan sisi kemanusiaan.

Selain itu, Stanislaus menyebutkan tentang pentingnya kolaborasi antara pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, maupun state actor.

“Tanpa kolaborasi, itu mustahil tercapai,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/3/2022).

Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Kebijakan Strategis Indonesia (Polkasi) ini juga memandang pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) untuk menyelesaikan konflik bersenjata di Papua.

Ia menjelaskan, lewat dana otonomi khusus (otsus), pemda harus lebih aktif lagi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Harus ada kolaborasi, terutama pemda berperan sangat penting,” ucapnya.

Pemda, kata Stanislaus, harus melakukan pendekatan intens, baik melalui sisi ekonomi, sosial, maupun budaya.

Hal tersebut diharapkan mampu menguatkan kepercayaan masyarakat.

“Langkah ini minimal mengurangi ruang kelompok separatis untuk melakukan perlawanan,” ungkapnya.

Dia menambahkan, TNI Polri juga harus lebih melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat.

“TNI Polri perlu menggalang upaya-upaya intelijen untuk melakukan kontra-propaganda terhadap propaganda kelompok tersebut,” tuturnya.

Langkah-langkah itu dilakukan supaya tidak ada celah dalam masyarakat yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok separatis.

Lebih lanjut, Stanislaus menyatakan bahwa pendekatan non senjata di bumi Papua bukan tak mungkin bisa menyelesaikan konflik di sana.

“Ini bukan hal yang tidak mungkin,” tandasnya.