Angka Pengangguran di Ambon 11 Persen, Lapangan Kerja Baru Diperlukan

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, Steven Patty mengaku angka pengangguran di Kota Ambon saat ini bahkan lebih tinggi dibandingkan angka pengangguran nasional.

“Angka pengangguran di Ambon sesuai data kita ada sekitar 25.760 atau ada sekitar 11 persen,” kata Steven di Kantor Wali Kota Ambon, Selasa (22/3/2022).

Dia menjelaskan, angka pengangguran di Kota Ambon yang mencapai 11 persen itu melebihi angka persentase pengangguran nasional yang hanya di atas 6 persen.

“Ini merupakan masalah kita karena angka pengangguran cukup tinggi lebih tinggi secara nasional,” ujarnya.

Menurutnya, untuk mengatasi masalah tersebut, perlu ada lapangan pekerjaan baru, sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.

Sesuai data dari Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon saat ini sebanyak 4.126 orang yang sedang mendaftar sebagai pencari kerja. Sedangkan untuk para pencari kerja yang mendapat kerja sebanyak 632 orang.

Adapun lowongan kerja yang tersedia hanya 452, sedangkan untuk angkatan kerja di Kota Ambon ada sebanyak 227.650 orang.

“Kalau kesempatan kerja tersedia maka tingkat pengangguran akan semakin menurun, sehingga tugas kita bagaimana menyiapkan kesempatan kerja dan menginformasikan kepada para pencari kerja tentang peluang pekerjaan yang ada,” ungkapnya.

Tingginya angka pengangguran di Kota Ambon sendiri ikut berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Sehari sebelumnya, Asisten III Kota Ambon Rina Purmiasa mengakui sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, angka kemiskinan di kota Ambon saat ini mencapai 23.670 jiwa atau 5,02 persen dari total penduduk 347.288 jiwa.

“Angka ini mengalami peningkatan 1.520 jiwa, atau 0,51 persen dari jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya yakni 22.150 atau 4,51 persen,” kata Rina.

Dia mengaku dampak pandemi Covid-19 telah membuat pertumbuhan ekonomi Kota Ambon mengalami kontraksi pada kisaran -1,95 dari 5,78 persen.

Selain itu, pandemi Covid-19 juga membuat pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam penanganan pengentasan kemiskinan, karena anggaran pembangunan mengalami refocusing.

“Hal itu membuat target prioritas pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik sesuai perencanaan program dan kegiatan bantuan pemberdayaan keluarga miskin dan bantuan sosial,” terangnya.

Meski begitu, ia mengaku upaya pencegahan dan penanganan kemiskinan masih terus dilakukan secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan.

Hal ini sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah yang diimplementasi dalam rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang.