Stok Minyak Goreng Melimpah Usai HET Dicabut, Pengamat: Tidak Usah “Panic Buying”

KOMPAS.com - Stok minyak goreng kemasan mulai terlihat lagi di sejumlah toko swalayan di berbagai daerah.

Sempat menjadi barang langka selama beberapa waktu terakhir, stok minyak goreng mulai tampak.

Mulai terlihatnya stok minyak goreng ini hanya berjarak satu hari usai pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) untuk komoditas minyak goreng kemasan pada Rabu (16/3/2022).

Terkait melimpahnya stok minyak goreng kemasan, pengamat ekonomi dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Lukman Hakim, berpesan kepada masyarakat agar jangan panic buying.

“Tenang saja, enggak usah panic buying,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (18/3/2022).

Meski stok banyak, tetapi tak sedikit masyarakat yang mengeluhkan tingginya harga minyak goreng.

Terkait harga minyak goreng yang melejit, Lukman menilai perlu peran pemerintah untuk menormalkan harga.

Menurutnya, pemerintah perlu berdiskusi dengan pihak-pihak yang berada di balik fenomena minyak goreng ini.

“Pemerintah bisa bergerak lewat TPID (Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah) maupun Bulog. Hitung stok di pasar, sehingga bisa membuat angka persis. (Lewat ini) produsen akan membuat harga menjadi normal,” ucapnya.

Jika cara itu tidak menunjukkan keberhasilan, pemerintah lewat TPID dan Badan Urusan Logistik (Bulog) bisa menggelar operasi pasar.

“Cara ini untuk membuat harga tidak meningkat tinggi,” ungkapnya.

Selain itu, menurut Lukman, pemerintah harus membuat regulasi data soal demand and supply (permintaan dan penawaran) minyak goreng.

Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak resah terhadap stok minyak goreng.

Lukman juga menuturkan, pemerintah harus hati-hati dalam membuat kebijakan. Jangan sampai kebijakan yang dicap populis justru menjadi bumerang.

Ia mencontohkan soal kebijakan HET.

“Populis itu perlu, tapi ketika tergesa-gesa membuat HET, menjadikan pasar bereaksi negatif. Regulasi harus hati-hati, jangan malah membuat regulasi populis, tapi barang tidak ada,” paparnya.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS Surakarta ini menyampaikan, kebijakan HET sebenarnya mempunyai tujuan yang bagus, yaitu melindungi konsumen dari harga yang tinggi.

Namun, kebijakan HET terlalu cepat dikeluarkan.

Pasalnya, kala itu, stok minyak goreng di lapangan sedikit karena diduga ditahan oleh pedagang besar.

Untuk mengatasinya, pemerintah bisa memantau dan berdiskusi dengan pihak-pihak tersebut.

“Percayakan saja kepada pemerintah dalam proses negosiasi dengan pedagang dan produsen terkait demand dan supply-nya,” jelasnya.