Soal Pengadaan Kendaraan Baru Senilai Rp 3,5 Miliar, Ketua DPRD Sumbar: Saya Sementara Pakai Mobil Lama

PADANG, KOMPAS.com - Soal pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD Sumatera Barat yang baru, Ketua DPRD Supardi mengaku untuk sementara masih menggunakan mobil lama kendati dianggarkan Sekretariat Dewan.

"Khusus untuk saya sementara pakai mobil lama kendati dianggarkan sekretariat dewan. Kalau rusak dan tidak dipakai, tentu saya tidak punya kendaraan lagi dan saya tidak punya tunjangan transportasi," kata Supardi yang dihubungi Kompas.com, Rabu (9/3/2022) malam.

Supardi mengatakan mobil dinas merupakan hak protokoler sehingga pimpinan DPRD tidak diberi tunjangan, seperti anggota dewan.

Karena hak, kata Supardi, Sekretariat Dewan perlu menganggarkan.

"Setelah dilantik November 2019, tahun 2020 diusulkan, tapi karena refocusing ditunda. Begitu juga 2021. Nah, baru di 2022 diusulkan lagi karena kondisi mobil sudah cukup parah dan pandemi sudah melandai," kata Supardi.

Supardi menjelaskan, mobil pimpinan itu semuanya warisan periode tahun lalu yaitu keluaran tahun 2017 sehingga sudah pantas diganti.

Bahkan, kata Supardi, ada mobil pimpinan yang sudah tabrakan sehingga wajar diganti.

"Ini kan hak pimpinan. Kalau mobilnya tidak bisa digunakan, pimpinan mau pakai apa. Sementara tunjangan mobil mereka tidak ada," kata Supardi.

Anggarkan mobil dinas baru senilai Rp 3,5 miliar

Diberitakan sebelumnya, di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir dan Sumatera Barat dilanda musibah gempa bumi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menyiapkan anggaran Rp 3,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas baru pimpinan.

Mereka adalah Ketua DPRD Sumbar Supardi dari Partai Gerindra dengan dua mobil, Irsyad Syafar (PKS), Suwirpen Suib (Demokrat) dan Indra Dt Rajo Lelo (PAN) masing-masing satu mobil.

"Benar ada total Rp 3,5 miliar untuk lima mobil dinas pimpinan DPRD," kata Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis yang dihubungi Kompas.com, Rabu (9/3/2022).

Menurut Raflis, saat ini sudah masuk dalam Rencana Umum Pengadaan dan segera dilaksanakan.

"Nanti bisa dalam bentuk lelang atau e-Katalog pengadaannya," jelas Raflis.

Mendapat kritikan

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat  mengaku pihaknya tak bisa menerima pengadaan tersebut.

Secara tegas, Hidayat menyatakan, Gerindra menolak pengadaan mobil baru tersebut.

“Dengan kondisi APBD saat ini, PAD tidak naik signifikan, Dana transfer berkurang, masyarakat ditimpa bencana gempa, kebutuhan belanja untuk kepentingan masyarakat banyak, tidak ada urgensinya membeli mobil dinas baru, apalagi mobil mewah begitu,” kata Hidayat.

"Kami melihat, mendengar dan menyerap kondisi masyarakat yang kesulitan akibat pandemi. Tak elok bermewah-mewahan ditengah kesulitan masyarakat seperti sekarang,”  lanjut Hidayat.

Menurut Hidayat, pengadaan mobil baru tidak memiliki urgensi sama sekali.

“Instruksi Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto sudah jelas. Setiap kader, baik yang ada di legislatif maupun eksekutif harus mengedepankan kesederhanaan serta memanfaatkan akses serta sumber daya dan fasilitas yang sudah disediakan negara dari APBD, kecuali memang sangat urgen," kata Hidayat.

Pengadaan mobil dinas menurut Hidayat belum terlalu urgen dan rasanya pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD tersebut tepat untuk ditunda dulu.