Aspirasi Pemekaran Papua Tengah, Nabire Diusulkan Jadi Ibu Kota

Para kepala daerah di wilayah tersebut sepakat menjadikan Nabire sebagai ibu kota untuk provinsi baru tersebut.

Bupati Paniai Meky Nawipa menjelaskan bahwa pemekaran Papua Tengah sebagai provinsi baru di Tanah Papua sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pemekaran Papua.

Menurutnya, UU tersebut juga sudah mengatur letak ibu kota dari Provinsi Papua Tengah.

"Jadi pemekaran Papua Tengah sudah lama. Di UU Nomor 45 Tahun 1999 itu disebutkan Papua Barat, Papua Tengah dan Papua, ibukotanya Jayapura, Nabire, dan Manokwari," ujar Nawipa di Jayapura, Selasa (15/2/2022).

Untuk Manokwari, kata dia, telah sah menjadi ibu kota Papua Barat. Sementara Jayapura merupakan ibu kota Papua. 

"Hanya tinggal (Papua Tengah) di Nabire. Maka kami sepakat kalau Papua Tengah dimekarkan, ibu kota di Nabire itu sesuai UU," imbuhnya. 

Selain Nabire sebagai kota induk, lanjut Nawipa, Papua Tengah juga diharapkan mencakup Kabupaten Deiyai, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya, dan Puncak Jaya.

Nawipa menyebut beberapa tahapan yang diperlukan untuk mengajukan aspirasi pemekaran sudah dilakukan termasuk kajian dari Universitas Gajah Mada (UGM).

"Jadi proses kajian dari UGM sudah selesai, sekarang prosesnya di DPR RI dan kita tidak tahu kapan tanggal mainnya. Sekarang kita berpikir bagaimana Papua Tengah ini dengan ibu kota di Nabire bisa menyejahterakan masyarakat Papua Tengah," kata dia.

Selain itu, penetapan lokasi kantor gubernur Papua Tengah pun sudah ada, termasuk papan namanya telah dipasang.

"Jadi pemekaran ini dari wacana ke wacana, sekarang bupati Nabire akan menaikkan papan nama kantor gubernur Papua Tengah di Nabire. Lahan juga sudah kita siapkan, dalam waktu dekat bupati Nabire akan mengundang Komisi II DPR RI untuk bertemu bupati-bupati Mepago di Nabire," tutur Nawipa.

Kabupaten tertua

Bupati Nabire Mesak Magai menjelaskan, sejak Papua masih bernama Irian Jaya, di dalamnya ada sembilan kabupaten, yaitu Sorong, Fakfak, Manokwari, Paniai, Jayapura, Jayawijaya, Merauke, Biak, dan Yapen Waropen.

Saat itu, Paniai beribukota di Nabire sampai akhirnya daerah tersebut terbentuk sebagai sebuah kabupaten terpisah.

"Lalu dari Nabire sudah pemekaran tiga kabupaten, yaitu Paniai, Deiyai dan Dogiyai. Lalu Paniai dimekarkan lagi jadi Kabupaten Puncak Jaya yang kemudian juga terjadi pemekaran Kabupaten Puncak," terang Mesak.

Untuk itu, menurutnya, Nabire sangat tepat dijadikan ibu kota provinsi karena dari sisi sejarah, Nabire adalah yang tertua dibanding kabupaten lainnya.

"Nabire adalah kabupaten tertua karena sudah punya 'cucu' Kabupaten Deiyai, Intan Jaya dan Puncak," kata Mesak.

Dari sisi geografis, Mesak menyebut Nabire merupakan kawasan transit dari kabupaten lain yang ada di wilayah adat Mepago. 

"Kabupaten Nabire adalah kota sentral di kawasan tengah yang menghubungkan Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Puncak dan Puncak Jaya," ujarnya.

Selain itu, keberadaan infrastruktur pun sudah siap dan terus dibangun. Mesak mengatakan, Nabire terletak di pesisir yang memiliki akses tol laut sehingga akses barang dan penumpang sangat memadai. 

"Saat ini Pemkab Nabire melalui Dinas Perhubungan sedang membangun bandara untuk ukuran pesawat berbadan besar sehingga kesiapan infrastruktur sudah cukup memadai," tutur Mesak.

Akses transportasi darat di Nabire pun, menurutnya, sudah sangat memadai karena telah terhubung hampir di seluruh wilayah adat Mepago hingga ke Kabupaten Puncak.

"Saat ini dari Nabire, jalan transnasional sudah sampai ke Beoga, Kabupaten Puncak," kata dia.

Dukungan Nabire sebagai calon ibu kota Provinsi Papua Tengah juga diberikan Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda.

Ia yang lebih melihat dari sisi sejarah merasa tidak memiliki hak untuk menunjuk daerah tertentu sebagai ibu kota.

"Prinsipnya saya adalah anak dari Kabupaten Paniai yang dulu di Nabire sehingga kami menyetujui untuk  Provinsi Papua Tengah ibukotanya di Nabire," kata Yuni.