Orangtua Sebut Ada Pemaksaan Vaksinasi, Pemkab Aceh Utara: Jika Dipaksa, Laporkan ke Kami

ACEH UTARA, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara meminta orangtua yang berdemonstrasi di depan gedung DPRD Aceh Utara, Kamis (3/2/2022) untuk menyerahkan data pesantren dan sekolah yang memaksa santri dan murid untuk ikut vaksinasi.

Kepala Hubungan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Hamdani, per telepon, Jumat (4/2/2022) menyebutkan, jika ada data, maka pemerintah akan mengkaji langkah strategis agar tidak merugikan masyarakat.

“Prinsipnya sederhana, laporkan datanya ke kita, di pesantren atau sekolah mana yang dipaksa santri dan murid vaksinasi itu. Kita tegaskan tidak ada pemaksaan sama sekali,” kata Hamdani.

Dia menyebutkan, sosialisasi tentang vaksinasi untuk santri dan murid sudah pernah dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Syariat Islam Aceh Utara.

Bahkan, saat sosialisasi didampingi ulama di masing-masing kecamatan.

“Saat sosialisasi semua orangtua sepakat anaknya divaksin atas kerelaan pribadi. Tanpa ada unsur paksaan. Kami pastikan, jika ada unsur pemaksaan itu tidak dibolehkan,” katanya.

Dia berharap, vaksinasi bisa berjalan lancar ke seluruh murid dan santri diatas usia 6 tahun. Sehingga meningkatkan imun dan dapat memulai pembelajaran tatap muka 100 persen di Aceh Utara.

“Kami imbau orang tua juga ikut vaksinasi, mengizinkan anaknya, ini untuk kebaikan semua kita dalam pandemi Covid-19,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Dayah, Aceh Utara, Abdullah Hasbullah tidak merespon persoalan demonstrasi itu. Dia hanya membaca pesan singkat yang dikirimkan lewat WhatsApp dan tidak memberi tanggapan.

Sebelumnya, kelompok orangtua dan santri berdemonstrasi di depan Gedung DPRD Aceh Utara. Mereka meminta vaksinasi tidak menjadi syarat administrasi di sekolah dan pesantren.

Mereka mengaku, anaknya dipaksa ikut vaksinasi oleh sekolah dan pesantren.

Jika tidak ikut vaksinasi anak mereka akan dikenakan sanksi seperti tidak boleh ikut ujian dan dikeluarkan dari satuan pendidikan.

Hingga aksi ini bubar, tidak ada perwakilan anggota DPRD Aceh Utara yang menerima para demonstran.