OTT Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Ditangkap di Mal di Jakarta, 4 ASN Diamankan di Kaltim

Abdul Gafur ditangkap di sebuah mal di Jakarta bersama enam orang lainnya.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada Kompas.com, Kamis (13/1/2022).

Kini tujuh orang yang terjadi di Jakarta tengah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

Selain di Jakarta, tim KPK juga melakukan operasi senyap dan ada empat orang ditangkap di Kalimantan Timur.

Mereka kini dibawa ke Jakarta untuk diperiksa. Penangkapan 11 orang tersebut diduha terkait penerimaan suap dan gratifikasi.

"Sedangkan yang diamankan di Kaltim sejauh ini, info yang kami terima ada 4 orang terdiri dari ASN Pemkab PPU dan pihak swasta," tutur Ali Fikri.

Dikutip dari Tribun Kaltim, disebutkan penyidik KPK dengan menggunakan 3 mobil mendatangi rumah jabatan Bupati Penajam Paser Utara pada Kamis (13/2/2022) dini hari.

Dari informasi yang dihimpun, OTT menyasar sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab PPU yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Bahkan, ruangan Sekda di Kantor Bupati PPU dikabarkan telah digeledah dan disegel oleh KPK.

Tak hanya itu saja, rumah jabatan dinas Bupati PPU, Abdul Gafur Masud, di Jalan Unocal, Kecamatan Penajam, juga tak luput dari pemeriksaan KPK.

Tampak terlihat sejumlah pintu rumah jabatan Bupati PPU disegel usai penggeledahan dilakukan.

Segel berwarna merah hitam tampak dipasang pintu masuk rumah jabatan. Sementara suasana di rumah jabatan sendiri tampak sepi.

Dua petugas dari Satpol Kabupaten PPU tampak berada di pos dan melarang untuk masuk di dalam rumah jabatan Bupati PPU.

"Ngga boleh masuk mas," ujar seorang Satpol PP, Kamis (13/1/2022).

Ia mengaku segel tersebut dipasang pada Rabu malam dan ia tidak mengetahui siapa yang memasang.

Hanya saja ia dilarang untuk membuka segel tersebut.

"Tidak boleh katanya dibuka segelnya," ucap dia.

Menurutnya dari sejumlah orang datang, hanya beberapa orang saja yang mengaku dari KPK.

"Tadi malam tiga mobil cuma parkir di luar saja," ujarnya.

Bahkan Satpol PP sempat menanyakan identitas petugas yang datang. "Mereka menunjukkan identitas dari KPK," ujarnya.

Ia mengatakan, mereka meminta agar segel tidak dibuka termasuk tidak difoto.

"Mereka minta jangan ada yang buka dan difoto," ucapnya.

Selain rumah dinas, KPK juga menyegel garis merah di ruang jabatan bupati, ruang kerja bupati, ruang kerja plt Sekda dan ruang kerja Kepala PUPR.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Irfan Kamil | Editor : Dani Prabowo), Tribun Kaltim.co