PKL Malioboro Gelar Doa Akhir Tahun Bersama, Minta Rencana Relokasi Ditunda

Pada kesempatan ini para PKL meminta kepada pemerintah untuk menunda pelaksanaan relokasi.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Yogyakarta (APKLY) Wawan Suhendra mengatakan, para pedagang tidak menolak rencana relokasi PKL.

Tetapi para PKL merasa keberatan atas rencana relokasi.

Pasalnya, para PKL dua tahun terakhir telah terdampak pandemi Covid-19 dan baru akan bangkit kondisi perekonomiannya.

Saat akan bangkit, justru muncul rencana relokasi PKL.

"Kami tidak menolak tetapi keberatan, dengan alasan kondisi perekonomian sangat terpuruk terdampak pandemi Covid-19," katanya saat ditemui wartawan di Malioboro, Jumat (31/12/2021).

Ia menambahkan dalam melakukan relokasi dibutuhkan persiapan terlebih dahulu baik itu dari psikologis maupun sisi ekonomi.

Saat relokasi dilakukan, menurut dia, pedagang tidak bisa langsung mendapatkan pelanggan secara instan.

"Kondisi ekonomi teman-teman ini belum stabil. Butuh ancang-ancang kan gak bisa langsung dapat pelanggan," kata dia.

Dengan pemerintah menunda rencana relokasi para PKL dapat memanfaatkan waktu jeda itu untuk menabung terlebih dahulu.

"Kami menginginkan ditunda paling enggak 1 sampai 3 tahun syukur-syukur bisa lebih Jeda waktu itu digunakan untuk menabung," katanya.

Ia menambahkan para pedagang sudah menyampaikan pendapatnya melalui DPRD Provinsi DIY maupun DPRD Kota Yogyakarta.

Hasil dari audiensi itu pihak DPRD Provinsi menyanggupi membentuk panitia khusus yang bertugas mengawal relokasi Malioboro.

Sebelumnya, Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai mendata 1.700 Pedagang Kaki Lima (PKL) kawasan Malioboro akan direlokasi pada  Januari 2022.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM DIY Srie Nurkyatsiwi mengatakan, pihaknya telah mendata PKL Malioboro yang akan direlokasi di dua tempat, yakni di gedung bekas bioskop Indra dan juga gedung bekas Dinas Pariwisata DIY.

"Data sementara total 1.700-an ya yang ada di area di Malioboro dan sekitarnya, karena data pasti akan mengikat terhadap legalitasnya. Maka akan kita petakan yang masuk di Indra mana, yang mana nanti masuk di eks Dinas Pariwisata," kata Siwi saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (27/12/2021).

Siwi mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi DIY dengan pemerintah kota terus berupaya melakukan sinergi dengan PKL Malioboro untuk memastikan PKL bisa hidup di lokasi baru.

"Ini tidak sekadar relokasi, tapi saat direlokasi pasti hidup sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan PKL juga," kata dia.

Tujuan utama dari relokasi ini, lanjut Siwi, adalah mengatur Malioboro supaya lebih tertata dan tidak penuh sesak seperti sekarang ini.

"Ini tidak menjadi bagian yang justru membuat crowded (sesak), kan ini status dalam rangka penataan," kata dia.