Nunggak Rp 800 Juta, Fasilitas di DPRD Kota Pekanbaru Ditarik, Termasuk Kursi Pimpinan

PEKANBARU, KOMPAS.com - Sejumlah fasilitas di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, Riau, ditarik vendor barang dan jasa.

Bahkan, kursi empuk di ruang pimpinan wakil rakyat itu turut ditarik.

Hendrik selaku koordinator pengadaan barang dari pihak vendor membenarkan penarikan fasilitas di kantor DPRD Pekanbaru itu.

"Ya  benar. Kemarin, Senin (27/12/2021) dilakukan penarikan jam 10.00 WIB. Yang saya tarik baru kursi pimpinan dewa, akrilik, TV hingga papan nama," ujar Hendrik saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Selasa (28/12/2021).

Namun, sambung dia, masih ada fasilitas lain yang akan segera ditarik, seperti AC, meja kerja dewan dan lainnya.

Kata Hendrik, penarikan dilakukan lantaran pihak DPRD Kota Pekanbaru menunggak pembayaran.

"Karena di situ ada tunda bayar 10 paket, nilainya Rp 800 juta. Makanya kita tarik karena mereka tak bayar," sebut Hendrik.

Padahal, kata dia, kegiatan pengerjaan fasilitas itu sudah dilakukan pada 2019 sampai dengan 2020.

Namun, setelah semuanya selesai dikerjakan, malah tidak dibayarkan sampai tahun 2021 ini.

Hendrik mengaku bahwa sudah terjadi dua kali penundaan bayar setelah pengerjaan dituntaskan pada 2020 lalu.

"Karena sudah dua kali ditunda pembayaran, makanya saya tarik," tegas Hendrik.

Terkejut

Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani mengaku terkejut mendapat kabar fasilitas DPRD Kota Pekanbaru ditarik vendor akibat nunggak bayar Rp 800 juta.

"Saya baru tahu juga, terkejut juga kursi ditarik vendor," ujar Hamdani yang juga
Politisi PKS kepada kepada wartawan, Selasa.

Soal perlengkapan di kantor DPRD Pekanbaru, kata Hamdani, adalah urusan Sekretariat Dewan (Sekwan).

"Secara administratif, jelas yang mengatur itu Sekwan. Saya saja terkejut kenapa sampai bisa ditarik," akui Hamdani.

Hamdani masuk ke ruang Fraksi PKS di lantai II untuk memastikan kejadian penarikan fasilitas tersebut.

"Saya masuk ke ruang fraksi untuk cek, ternyata sudah tidak ada logonya. Kita dari pimpinan DPRD menyayangkan kejadian ini. Seharusnya kan tidak sampai terjadi, memang itu di ruang paripurna, ya itu teknis. Segera diselesaikanlah," kata Hamdani.