Soal Kasus Herry Wirawan, Atalia Sebut Tak Perlu Sensasi tapi Solusi

"Konsen kita saat ini tidak perlu sensasi, tapi solusi," tegas Atalia di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Selasa (14/12/2021).

Isteri Gubernur Jawa Barat ini pun mengatakan bahwa perisitiwa ini memang sudah berlangsung lama dan semua pihak terkait sudah bekerja keras dalam melakukan penanganan kasus tersebut.

"Tidak mempublikasi bukan berarti menutupi, jadi proses ini sudah lama berlangsung dan semua sudah bekerja keras. Sampai hari ini persidangan sudah berjalan tujuh kali, jadi semua tidak ada yang ditutup-tutupi," ucapnya.

Atalia khawatir dengan adanya ekspose ini dapat membuat para korban kembali merasakan trauma mendalam atas perisitiwa yang menimpa mereka.

"Jadi, semua sudah berjalan dengan sangat baik dan juga saya sampaikan anak-anak sudah menerima keadaan, tapi ekspose yang sangat luar biasa membuat mereka drop kembali, bahkan kami khawatir sehingga ada mereka yang mencoba mengakses ke korban secara langsung," ucapnya.

"Kita juga khawatir akibat ekspose berlebihan dari media membuat korban lain khawatir dan ketakutan untuk melapor, mari kita berikan rasa aman untuk para korban," tambahnya.

Dikatakan, semua pihak terus memantau kasus ini agar pelaku mendapat hukuman seadil-adilnya, dan memastikan para korban mendapatkan pendampingan. Serta mendorong institusi pendidikan menjadi tempat yang ramah bagi anak.

"Kita akan pantau terus agar pelaku mendapat hukuman seadil-adilnya, kedua bagaimana memastikan para korban mendapatkan pendampingan agar mereka bisa kembali sekolah dan bayi yang dilahirkan oleh korban mendapat pengakuan dari sisi hukum, hak untuk mendapatkan akta," ucapnya.

Sebelumnya Atalia mengungkap, Herry memperkosa 13 santriwati di beberapa tempat, yakni di Yayasan pesantren, hotel, hingga apartemen.

Fakta persidangan pun menyebutkan bahwa terdakwa memperkosa korban di gedung Yayasan KS, pesantren TM, pesantren MH, basecamp, Apartemen TS Bandung, Hotel A, Hotel PP, Hotel BB, Hotel N, dan Hotel R.

Peristiwa itu berlangsung selama lima tahun, sejak tahun 2016 sampai 2021. Pelaku adalah guru bidang keagamaan sekaligus pimpinan yayasan itu. Para korban diketahui ada yang telah melahirkan dan ada yang tengah mengandung.

Terdakwa HW didakwa primair melanggar Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76.D UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sedangkan dakwaan subsidair, Pasal 81 ayat (2), ayat (3) jo Pasal 76.D UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

"Ancaman pidananya 15 tahun penjara. Tapi perlu digarisbawahi, di sini ada pemberatan (hukuman) karena dia (terdakwa HW) sebagai tenaga pendidik (guru atau ustaz). Ancaman hukumannya jadi 20 tahun," ujar Riyono.