Miris, Masih Ada Guru Honorer di Gunungkidul Digaji Rp 150.000 Per Bulan

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah secara bertahap memperhatikan kesejahteraan para guru honorer di Indonesia.

Namun, kenyataannya masih ada guru honorer di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta menerima upah Rp 150.000 per bulan.

Ketua  Ketua Forum Honorer Sekolah Negeri (FGHSN) Gunungkidul, Aris Wijayanto menyampaikan, sekitar 900-an guru honorer yang berstatus guru pengganti hanya digaji Rp 800.000 per bulan.

Hal itu jauh di bawah upah minimun kabupaten (UMK) Gunungkidul tahun 2020 sebesar Rp 1.770.000.

"Ada seribu lebih guru honorer di Gunungkidul. Sebagian kecil yang belum masuk kategori guru pengganti mendapatkan upah kisaran Rp 150.000 sampai Rp 500.000 per bulan," kata dia.

Sekadar diketahui, guru pengganti adalah guru honorer yang diangkat tenaga pendidik dengan beberapa syarat, mulai dari kesesuaian kompetensi hingga ketersediaan formasi dari pemerintah.

Meski sudah ada perbaikan melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru, tetapi hal itu belum menyelesaikan persoalan di lapangan.

Aris mengatakan, proses rekrutmen PPPK Guru masih ada beberapa kendala mulai molornya proses hingga validasi data pokok pendidikan (dapodik) sebagai indikator dasar penilaian yang disebutnya masih carut-marut.

"Kalaupun ada rekrutmen janganlah (prosesnya) menyulitkan kami. Pemerintah harus ingat kami (guru honorer) juga turut berperan dalam kelancaran pendidikan di sekolah," tegas Aris.

Dirinya mengapresiasi langkah Pemkab Gunungkidul karena sudah tiga tahun terakhir memperhatikan guru honorer dengan mengangkat menjadi guru pengganti.

"Kami berharap di 2022, selain PPPK juga dibuka formasi untuk tenaga pendidikan, sebab itu menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari profesi guru," kata Aris.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul, Ali Ridlo mengaku telah memfasilitasi guru honorer bisa mengikuti sertifikasi.

"Pandemi ini banyak refocusing anggaran, jadi kami tidak bisa sepenuhnya mewujudkan seluruh keinginan para guru honorer," kata Ali.