Berdiskusi dengan Buruh Jelang Penetapan UMK, Eri Cahyadi: Saya Kawal, Enggak Usah Turun Jalan

Eri duduk bersama jajaran Forkopimda Surabaya untuk menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjelang penetapan upah minimum 2022 serta peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2021 mendatang.

Pada kesempatan itu, Eri berdiskusi bersama perwakilan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh untuk membahas upah minimum kota (UMK) di Kota Pahlawan pada 2022 mendatang.

untuk membahas soal UMK,kata Eri, memang harus dengan cara berdiskusi bersama.

Hal itu perlu dilakukan supaya aspirasi dari Serikat Pelerja dan Serikat Buruh serta masyarakat Surabaya bisa tersampaikan dengan baik.

"Tadi saya sampaikan, bagaimana kalau kita membicarakan UMK ini dengan cara nyaman. Dengan cara cangkrukan, ngopi seperti ini kan enak ada kedekatan. Jadi penyampaian itu akan tersampaikan, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat untuk hidup di Kota Surabaya ini bisa terwujud," ujar Eri.

Ke depan, tidak hanya UMK yang diandalkan agar kebutuhan hidup yang diinginkan warga Surabaya terwujud.

Akan tetapi, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menggandeng investor yang nantinya bakal menguntungkan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Nah, siapa UMKM ini? Yaitu dari teman-teman Serikat Buruh ini. Ketika si suaminya kerja dan dirasa kurang penghasilannya, maka istrinya akan kami latih UMKM," kata Eri.

"Insya Allah dengan kekuatan Forkopimda ini, satu darah, satu keluarga sehingga akan terwujud UMK satu keluarga yang tadinya Rp 4,3 juta per bulan menjadi Rp 7 juta per bulan. Jadi harus bersama untuk mewujudkan ini," ujar Eri.

Minta agar buruh ikut menjaga Surabaya

Kepada Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim, Ahmad Fauzi, Eri meminta agar Serikat Buruh senantiasa menjaga Kota Surabaya.

Eri yakin, setelah Covid-19 melandai, perekonomian Kota Surabaya akan meningkat pesat.

Menurutnya, Pemkot Surabaya memiliki Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur perizinan dan persyaratan ketenagakerjaan.

Dia menjelaskan, dalam Perwali tersebut mengatur sebuah perusahaan minimal memiliki 40 persen dan maksimal 60 persen pegawainya asal Surabaya.

"Jadi enggak bisa 100 persen, karena Surabaya adalah Ibu Kota Jawa Timur," kata Eri.

Dalam kesempatan itu, Eri menjelaskan kepada anggota Serikat Buruh, untuk membicarakan persoalan dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa jika ingin menyampaikan aspirasi.

"Nanti saya kawal, jadi enggak usah turun ke jalan, saya sendiri yang mengantarkan. Bu Gubernur orang hebat loh, pasti akan nyaman kalau kita berdiskusi dengan beliau," ujar Eri.

Sementara itu, Ketua SPSI Jatim, Fauzi mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Eri dan jajaran Forkopimda Surabaya yang sudah memberi fasilitas diskusi bersama.

Ia mengatakan, akan terus berkomunikasi dengan para anggota SPSI Jatim untuk memanfaatkan ruang diskusi yang akan dilakukan ke depannya.

Harapannya, dari diskusi itu nantinya bisa mewujudkan keinginan para anggotanya.

"Insya Allah rencana demo besar-besaran yang saya pimpin tidak akan terjadi, saya yakin Ibu Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Kapolrestabes adalah pemimpin yang komunikatif. Saya harap ke depannya ada solusi dan diambil jalan tengahnya, maka dari itu Jatim harus tetap kondusif," tutur dia.