Stok Vaksin untuk Bayi Kosong sejak Februari, Capaian Imunisasi di Papua Barat Tak Penuhi Target

Hal itu berdampak pada capaian vaksin yang masih rendah lantaran terjadi putus stok sejak Februari hingga Oktober 2021 dan belum dipasok oleh Kementrian Kesehatan.

Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan (HAKLI) Papua Barat Edi Sunandar mengatakan, kondisi itu terungkap usai pertemuan microplanning yang menghadirkan para kepala puskesmas dan pengelola program vaksin di masing-masing kabupaten/kota.

"Ternyata salah satu penyebab tidak tercapainya IDL di Papua Barat, karena terjadi putus stok vaksin," ungkap Sunandar, Jumat (5/11/2021).

Keluhan tersebut, kata dia, pertama kali terungkap saat Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong memaparkan sejumlah kendalanya di lapangan.

"Mereka sampaikan, vaksin yang terjadi putus stok seperti Bivalent Oral Polio Vaccine (BOPV) di instalasi farmasi dan puskesmas," ucapnya.

Kekosongan stok imunisasi BOPV di instalasi farmasi dan puskesmas sudah terjadi sejak Februari.

Selain BOPV, terdapat sejumlah vaksin lain seperti Inactivated Poliovirus Vaccine (IPV), Toksoid Difteri (TD), Difteri Pertusis Tetanus Hepatitis B (DPTHBHIB), dan Measles Rubella (MR) pun mengalami kekosongan.

"Vaksin MR terjadi kekosongan pada Agustus kemarin. Seharusnya sudah waktunya untuk diberikan ke anak-anak, malah kosong," tutur Sunandar.

"Kalau semua telah diberikan, namun belum sempat diberikan satu vaksin maka anak itu belum bisa dikatakan IDL," ujarnya.

Kekosongan ini pun berdampak pada capaian IDL yang masih di bawah standar. 

Di Papua Barat, sasaran vaksin untuk bayi baru lahir adalah sebanyak 20.343. Namun saat ini yang baru mencapai IDL berjumlah 34,1 persen. 

"Jadi melihat dari data di atas, ternyata masih masih sangat besar sekali bayi yang belum mencapai IDL," tuturnya.

Jika IDL belum tercapai, maka perlindungan terhadap anak pun rendah dan mereka rentan terserang virus.

Pengelola Program Imunisasi atau Vaksin Dinas Kesehatan Papua Barat, Hendrik Marisan mengatakan, pihaknya juga mendapat laporan yang sama berdasarkan pertemuan dengan utusan Dinas Kesehatan di masing-masing daerah.

"Di kabupaten/kota pun mengaku terjadi kekosongan logistik (vaksin), sehingga menghambat target IDL di sana. Kami di provinsi pun mengalami kekosongan stok vaksin BOPV," ucap Marisan.

Kekosongan tersebut terjadi sejak Mei-Juni berdasarkan vaksin logistik di gudang farmasi Papua Barat.

"Jadi pada Mei, kami dari Provinsi sudah menggeser vaksin BOPV sekitar 5.250 ke masing-masing daerah termasuk puskesmas," kata Marisan.

Sementara, di gedung provinsi pada bulan itu sudah tidak ada lagi stok vaksin.

"Pada Juni kami melakukan permintaan stok vaksin ke Kementerian, karena logistik di Papua Barat sudah kosong," imbuhnya.

Dalam perjalanan, masing-masing daerah mulai meminta penambahan logistik vaksin pada Juli.

Hal itu berdampak pada pelayanan masyarakat di Papua Barat. 

"Dalam kondisi ini kami sudah tiga kali menyurat ke Kementerian Kesehatan, mulai dari Juli, Agustus dan September. Namun mereka belum juga kabulkan," kata Marisan.

Selain itu, pada September lalu harusnya dilakukan vaksin Pentadio, namun hingga saat ini stoknya belum ada.

Dengan kondisi kekosongan stok vaksin, Papua Barat pun tidak bisa mencapai target IDL nasional yakni 93,6 persen. Sebab, Papua Barat baru mencapai 34,1 persen.

Marisan menuturkan, sebelum berusia satu tahun, seorang anak harus sudah mendapatkan IDL sehingga tidak terjadi kejadian luar biasa (KLB). 

"Kalau melihat kondisi ini, ke depannya pusat jangan salahkan kami, jika sewaktu-waktu terjadi kejadian luar biasa (KLB) di Papua Barat," tegas Marisan.

"Kasihan masyarakat yang akan kena dampaknya, padahal kami sudah minta stok vaksin ke Kementerian," imbuhnya.