"Kami Minta Pak Jokowi Tarik Aparat dan Petugas BWS, Hidup Mati Kami Sudah di Sini"

Setiap hari, masyarakat khususnya ibu-ibu menjaga gerbang masuk menuju lokasi yang akan menjadi tempat pembangunan Waduk Lambo.

Belasan ibu-ibu berdiri tegak di gerbang masuk untuk mengadang petugas Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II dan aparat kepolisian yang hendak melakukan pengukuran, Rabu (13/10/2021).

Mereka bahkan meminta Presiden Jokowi menarik aparat dari lokasi tersebut.

"Kami minta Pak Jokowi tarik semua aparat keamanan dan petugas BWS dari lokasi. Sampai kapan pun kami tetap menolak waduk ini menenggelamkan tanah ulayat. Hidup dan mati kami sudah di sini," kata salah seorang warga bernama Hermina Mawa.

Usir petugas

Dengan suara lantang, sejumlah ibu-ibu di lokasi melarang petugas dan aparat masuk ke lokasi.

"Tidak boleh ukur. Ini tanah ulayat kami. Kami tidak mau tanah ini hancur dan tenggelam," teriak ibu-ibu tersebut di hadapan aparat kepolisian yang hendak masuk lokasi.

"Pergi kalian dari sini. Masuk tanah orang tanpa izin pemilik," teriak mereka.

Amarah mereka pun semakin tersulut saat melihat aparat masuk ke lokasi tidak melalui jalan masuk, tetapi melalui hutan.

"Masuk di tanah kami macam pencuri. Makanya kami usir mereka dari lokasi," kata Hermina.

Penolakan pembangunan waduk

Aksi penolakan telah berlangsung beberapa kali di lokasi pembangunan Waduk Lambo.

Masyarakat sebenarnya tidak menolak pembangunan Waduk Lambo.

Namun, mereka meminta agar lokasi direlokasi.

Mereka menawarkan dua alternatif sebagai lokasi pembangunan waduk, yakni di Malawaka dan Iowopebhu.

Ketua Badan Pengurus Harian Aman Wilayah Nusabunga Flores-Lembata, Philipus Kami, menjelaskan, pada dasarnya masyarakat adat tidak menolak pembangunan waduk yang juga merupakan program strategis nasional itu.

Namun, mereka menolak lokasi pembangunan di Lowo Se karena terdapat berbagai identitas budaya di tempat tersebut.

Mulai dari padang perburuan adat, gereja, sekolah SMP dan SD, rumah-rumah warga serta lahan pontesial masyarakat adat.

“Sudah berkali-kali, bahkan sudah disampaikan langsung oleh utusan masyarakat adat kepada Kementrian PUPR pada Agustus 2017 yang lalu di hadapan BWS NT II. Bapak Menteri PUPR mengatakan bahwa jangankan 100 orang, satu warga saja masih tolak waduk tidak jadi dibangun," tutur Philipus saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21/9/2021).