Anggaran Baju Dinas Bupati dan Wabup Bondowoso Senilai Rp 200 Juta Jadi Sorotan

Besaran anggaran itu dinilai fantastis, apalagi di tengah kesulitan yang dialami masyarakat akibat pandemi Covid-19.

Ketua fraksi PKB DPRD Bondowoso Tohari menjelaskan, anggaran baju dinas untuk bupati dan wakil bupati itu memang ada setiap tahun.

“Di Pemda ada yang menfasilitasi rumah tangga bupati, di antaranya pengadaan baju dinas,” kata Tohari pada Kompas.com via telepon Kamis (7/10/2021).

Meski demikian, pihaknya dia tidak mengetahui, anggaran itu digunakan untuk berapa potong baju dinas.

Sebab, baju dinas bupati terdiri dari Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Harian (PSH), dan batik.

Tohari menilai, anggaran tersebut sudah masuk dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD).

Pihaknya mengaku, tidak bisa meneliti satu persatu anggaran yang diajukan oleh pihak ekskutif. Sebab, waktunya terbatas karena pengajuan yang cukup terlambat.

“Kami mau teliti seperti apa, waktunya cuma delapan hari,” tutur dia.

Dia mengatakan DPRD menyetujui anggaran itu dan tidak membahas secara detail anggaran yang diajukan.

Sebab, pengajuannya sangat mepet, akibatnya waktu pembahasan anggaran sangat terbatas.

“Kalau semua yang dijukan bupati dalam APBD dan P-APBD tidak dibahas detail, jadinya begini,” papar ketua Komisi I DPRD Bondowoso itu.

Selanjutnya, kata dia, anggaran Rp 200.000.000 itu sudah ada pada pihak eksekutif. 

“Mau dipakai atau tidak dipakai, itu tergantung bupati, eksekutornya disana,” papar dia.

Sementara itu, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Bondowoso Sudiyono membenarkan adanya anggaran tersebut.

Namun dirinya tidak memberikan keterangan secara detail terkait anggaran baju dinas tersebut.

“Maaf saya masih ada di luar kota,” ucap dia.