Wapres Targetkan Angka Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Tuntas 2024

BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia bisa tuntas atau nol persen pada akhir 2024.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (29/9/2021).

Dalam acara itu turut hadir Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum dan lima kepala daerah yakni Bupati Cianjur, Bupati Bandung, Bupati Kuningan, Bupati Indramayu, dan Bupati Karawang yang daerahnya ditetapkan sebagai wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Barat pada 2021.

Ma'ruf menyampaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik dari sekitar 27 juta penduduk miskin di Indonesia, sebanyak 10 juta di antaranya masuk kategori miskin ekstrem atau 4 persen dari populasi penduduk Indonesia.

Sementara di Jabar, total jumlah penduduk dalam kategori itu mencapai 460.327 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 107.560 rumah tangga.

"Untuk itu pemerintah menargetkan (angka kemiskinan) yang ekstrem ini harus mencapai nol persen di akhir 2024. Karena itu kita sekarang berusaha mempercepat penyelesaian ini," ujar Ma'ruf usai rapat.

Untuk target di tahun 2021, kata Ma'ruf, ada tujuh provinsi yang menjadi prioritas dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua dan Papua Barat.

Ia juga menekankan, soal data penerima bantuan yang sering jadi masalah.

Ma'ruf meminta tiap daerah mempercepat sinkronisasi data dan harmonisasi program kemiskinan dengan pemerintah pusat

"Yang di Jabar ada lima kabupaten yang kita harapkan akhir Desember bisa menyelesaikan kemiskinan ekstrem. Ada dua upaya kita dalam penanggulangan itu, satu berupa perlindungan sosial dan kedua pemberdayaan," tuturnya.

"Ini yang kita lakukan hari ini, mencoba rapat koordinasi dengan Jabar bersama lima kabupaten untuk mengsinkronisasi hal yang harus diselesaikan terutama secara tepat sasaran, harmonisasi data. Anggaran sudah cukup, tinggal kita upayakan tepat sasaran. Ini seringkali jadi masalah yaitu data penerima," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjanjikan apresiasi khusus bagi daerah yang bisa menyelesaikan jumlah kemiskinan ekstrem.

"Setelah itu, kita evaluasi di akhir tahun dan bulanan daerah mana saja yang ada kemajuan. Daerah mana yang berhasil menekan angka itu sampai nol, kami berikan apresiasi di antaranya pengerjaan (proyek) dari Pak Presiden atau mengajukan dana insentif daerah bagi daerah berprestasi yang disiapkan Kemenkeu. Mudah-mudahan bisa meningkatkan derajat martabat masyarakat khususnya yang 480 ribu di daerah Jabar," jelasnya.