Datangi Gedung DPRD, Nelayan Brebes Protes PNBP Naik 4 Kali Lipat

Dengan membentangkan spanduk, mereka memprotes Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Brebes, Rudi Hartono mengatakan aksi dengan menggelar spanduk berisi kalimat protes karena kenaikan PNBP yang mencapai empat kali lipat dinilai tidak masuk akal.

Di sisi lain, jumlah ikan hasil tangkapan nelayan yang harus dibagi-bagi, disebut timpang dengan tarif PNBP.

"Menurut kami, logikanya, uang hasil jual ikan masih harus dibagi dengan ABK, operasional perbekalan, belum termasuk angsuran bank. Terus bagaimana kami bisa bayar PNBP yang naik 400 persen," kata Rudi di Gedung DPRD.

Senada disampaikan salah satu nelayan pemilik kapal Wajid (46) yang mengaku sangat keberatan dengan kebaikan PNBP hingga empat kali lipat.

Apalagi Terlebih, Keputusan Menteri KKP No. 86 Tahun 2021 tentang Harga Pokok Ikan dianggap merugikan nelayan kecil.

Untuk itu, melalui DPRD dan Pemerintah Kabupaten Brebes aspirasi mereka bisa tersalurkan.

"Kami berharap, melalui curhat ke DPRD dan Dinas Perikanan ini bisa terakomodir. Sehingga, protes kami bisa tembus ke KKP agar PP Nomor 85 dan Keputusan Menteri Nomor 86 bisa dikaji ulang," sebutnya.

Kepala Dinas Perikanan Brebes Moh Zuhdan Fanani mengaku segera menyampaikan keluhan dan keberatan nelayan.

Zuhdan mengakui, nelayan lokal di daerah memang menyatakan keberatan jika PNBP naik signifikan.

Apalagi dengan Pungutan Hasil Nelayan yang menurut nelayan tidak bisa disamaratakan.

"Menindaklanjuti keresahan nelayan. Kami segera bersurat ke Dirjen dan KKP terkait upaya yang bisa dilakukan. Khususnya, pengkajian ulang PNBP karena banyak menuai protes di daerah," kata Moh Zuhdan Fanani.

Menurut Anggota DPRD Brebes Mashadi, keluhan dan keresahan para nelayan atau pemilik kapal memang begitu mendasar.

"Kami sudah mencatat apa saja yang menjadi keberatan nelayan, termasuk kenaikan PNBP. Mudah-mudahan segera ada solusi terbaik terkait kebijakan itu," kata Mashadi.