Gubernur Koster Masih Bungkam Soal MC Perempuan Dilarang Tampil, PDI-P Bali Pasang Badan

Namun, seluruh pengurus DPD PDI-Perjuangan Bali pasang badan usai isu diskriminasi terhadap perempuan itu terus bergulir di media sosial.

Wakil Ketua Sekretaris Internal PDIP Bali Tjokorda Gede Agung mengatakan, partainya justru mempertanyakan isu diskriminasi yang terus berkembang.

Pasalnya, selama Koster menjadi Ketua DPD PDI-P Bali, partai itu memberi ruang kepada perempuan untuk terlibat dalam politik praktis.

"Kita di PDI-P tidak pernah mendiskriminasi, justru ketika pileg (pemilihan legislatif), kita memprioritaskan 30 persen wanita, terus diskriminasi dari mana? Saya juga tidak tahu," kata Tjokorda dalam jumpa pers di Kantor DPD PDI-P Bali, Selasa (21/9/2021).

Selain itu, isu diskriminasi terhadap perempuan itu juga dinilai tak sesuai dengan kepemimpinan Koster di Provinsi Bali.

Menurut Tjokorda, sejumlah posisi di Pemprov Bali diisi sosok perempuan yang membantu merealisasikan visi dan misi Gubernur Koster.

"Sekarang coba cek di Pemprov Bali? Berapa persen perempuan menduduki jabatan eselon III, eselon II, kalau memang itu diskriminasi kan tidak mungkin di Pemprov Bali banyak wanitanya," tuturnya.

Ia pun meminta masyarakat tak terpancing dengan isu-isu yang tidak jelas dan belum tentu terbukti kebenarannya.

Tjokorda mengajak masyarakat fokus bergotong royong menangani pandemi Covid-19. Sehingga, masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa dan ekonomi kembali bangkit.

"Kami Kader Partai juga sangat menyayangkan adanya pihak-pihak yang selalu berkomentar miring seakan-akan Gubernur Bali tidak bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Gubernur Bali," kata dia.

PDI-P Bali akan mengambil langkah hukum jika ada pihak-pihak yang secara sengaja memperkeruh suasana dengan berita tidak benar.

"Maka Kami dan seluruh Kader PDI Perjuangan di seluruh Provinsi Bali tidak segan-segan akan mengambil langkah-langkah hukum dan melaporkan hal tersebut kepada pihak penegak hukum," jelasnya.