Sejarah Kota Blitar

Saat itu Kepala Negara sedang melinta di Jalan Moh Hatta Kota Blitar pada Selasa (7/9/2021).

Setelah kejadian tersebut, Suroto diundang Jokowi ke Istana Kepresidenan pada Rabu (15/9/2021). Ia diundang untuk berdialog bersama para peternak ayam lainnya,

Profil Kota Blitar

Kota Blitar yang juga dikenal dengan sebutan Kota Patria, Kota Lahar dan Kota Proklamator secara legal-formal didirikan pada tanggal 1 April 1906.

Dikutip dari blitarkota.go.id, Kota Blitar merupakan wilayah terkecil kedua di Propinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto.

Wilayah Kota Blitar dikelilingi oleh Kabupaten Blitar dengan batas:

• Sebelah Utara : Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar
• Sebelah Timur: Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kabupaten Blitar
• Sebelah Selatan : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
• Sebelah Barat : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Kota Blitar memiliki udara yang cukup sejuk karena berada di kaki Gunung Kelud yang berjarak sekitar 160 km ke arah tenggara dari Ibukota Provinsi Jawa Timur, Surabaya.

Kota Blitar dengan luas wilayah kurang lebih 32,58 km2.

Kota tersebut terbagi menjadi tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Kepanjenkidul, dan Kecamatan Sananwetan dengan total 21 kelurahan.

Kerajaan Majapahit kemudian membebaskan wilayah tersebut dengan mengirim utusan yang berna,a Nilasuwarna.

Akhirnya Nilasuwarna berhasil memukul mundur bangsa Tartar. Atas jasanya, ia kemudian dianugrahi gelar sebagai Adipati Aryo Blitar I.

Ia pun memimpin kawasan yang berhasil ia rebut dari bangsa Tartar. Tanah yang ia bebaskan kemudian ia beri nama Blitar yang berarti kembali pulangnya bangsa Tartar.

Setelah itu terjadi konflik saat sang patih, Ki Sengguruh Kinareja ingin mempersunting istri Adipati Aryo Blitar I yang bernama Dewi Rayung Wulan.

Singkat kata Adipati Aryo Blitar I lengser dan digantikan Sengguruh yang bergelar Adipati Aryo Blitar II.

Lalu terjadi pemberontakan. Aryo Blitar II dipaksa turun oleh Joko Kandung, anak dari Aryo Blitar I. Joko Kandung bergelar Adipati Aryo Blitar III.

Namun kepemimpinan Joko Kandung dihentikan oleh kedatangan bangsa Belanda. Pada tahun 1723 di bawah Kerajaan Kartasura Hadiningrat pimpinan Raja Amangkurat, Blitar jatuh ke tangan penjajah Belanda.

Blitar pun beralih ke genggaman kekuasaan Belanda dan mengakhiri eksistensi Kadipaten Blitar sebagai daerah perdikan.

Pada tanggal 1 April 1906, Kota Blitar berstatus gemeente (kota praja) berdasarkan peraturan Staatsblad van Nederlandsche Indie no 150/1906.

Di tahun yang sama juga terbentuk kota lain di Pulau Jawa antara lain Batavia, Buitenzorg, Bandoeng, Cheribon, Magelang, Samarang, Salatiga, Madioen, Malang, Soerrabaja dan Pasoeroean.

Setelah menjadi kotapraja, dibentuklah Dewan Kotapraja Blitar yang beranggotakan 13 orang dan mendapatkan subsidi 11.850 gulden dari Pemerintah Hindia Belanda.

Untuk jabatan burgemeester (wali kota) dirangkap oleh Residen Kediri.

Blitar juga tak bisa dilepas dari dari sosok Soedancho Suprijadi.

Pada 14 Februari 1945, Soedancho Suprijadi memimpin pemberontakan yang menjadi perlawanan paling dahsyat atas kependudukan Jepang di Indonesia.

Setelah pemberontakan tersebut, untuk kali pertamanya di bumi pertiwi ini Sang Saka Merah Putih berkibar.

Adalah Partohardjono, salah seorang anggota pasukan Suprijadi yang mengibarkan Sang Merah Putih di tiang bendera yang berada di seberang asrama PETA.

Kini tiang bendera itu berada di dalam kompleks TMP Raden Widjaya, yang dikenal pula sebagai Monumen Potlot.

Beberapa bulan setelah pemberontakan tersebut, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Rakyat Kota Blitar pun menyambutnya dengan gembira dan segera mengikrarkan diri berada di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai bukti keabsahan keberadaan Kota Blitar dalam Republik Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1945 tentang perubahan nama “Blitar Shi” menjadi "Kota Blitar".