Wali Kota Makassar Potong Anggaran “Senang-Senang Pegawai” Sebesar Rp 680 Miliar

Danny Pomanto mengungkapkan, anggaran yang dipotong dalam APBD Perubahan berupa anggaran belanja bahan bakar sekitar Rp 100 miliar, anggaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), anggaran belanja makan dan minum pegawai hingga Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sekitar Rp 100 miliar, anggaran gaji Pegawai Kontrak mencapai Rp 500 miliar,

“Pemotongan anggaran ada sekitar Rp 680 Miliar itu terdiri dari beberapa pos belanja. Sebenarnya pemotongan anggaran itu rasionalisasi, karena banyak yang tidak rasional,” kata Danny, Rabu (15/9/2021). 

Danny Pomanto mencontoh hitungan tentang bahan bakar kendaraan dihitung dengan jumlah kendaraan sudah 20 tahun sampai sekarang.

Kendaraan ada dalam daftar anggaran, tapi tidak ada dalam operasional.

“Kendaraan operasional cuma 4.000 lebih kendaraan, tapi cuma berapa yang beroperasi. Jadi anggaran kendaraan dinas kita potong biayanya termasuk kendaraan dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar dari segi BBM dan bengkelnya,” katanya

Menurut Danny Pomanto, pemotongan anggaran ini merupakan anggaran untuk senang-senang pegawai. Selama ini, anggaran setiap kendaraan dinas mencapai 10 liter per hari.

“Masa sampai 10 liter per hari setiap kendaraan, kan tidak masuk di akal. Saya hitung 7 liter per hari saja, sudah sangat luar biasa,” jelasnya. 

Pemotongan anggaran selanjutnya, sambung Danny Pomanto, anggaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), anggaran belanja makan dan minum pegawai hingga Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sekitar Rp 100 miliar.

“Banyak anggaran yang tidak masuk akal, termasuk anggaran makan minum pegawai. Itu SKPD jika dibagi dengan jumlah pegawainya dibagi setiap hari, makan minum itu sepanjang tahun kerjanya. Kan tidak masuk akan," sebut Danny.

"Seperti juga anggaran TPP ditingkatkan, tapi kinerja rendah. Itu saya potong juga anggarannya, masa orang duduk-duduk di warung kopi sambil merokok-rokok dapat TPP,” sambungnya. 

Begitu juga dengan belanja tenaga kontrak yang mencapai 11.000 orang.

Dalam Badan Kepagawaian Daerah (BKD), jumlah tenaga kontrak yang terdaftar sekitar 8.200 orang, tapi dianggarkan pembayaran BPJS sebanyak 11.000 orang.

Karena itu, dia menyatakan seluruh tenaga kontrak akan dicek kembali dan diregistrasi kembali.

“Tenaga kontrak ini ada yang mainkan, baik dari segi anggaran maupun perlakuan. Tenaga kontrak ini akan saya cek kembali, karena mau diketahui ada atau tidak ada orangnya,” paparnya. 

Dengan pemotongan anggaran ini, Danny Pomanto mengatakan semua penghematan ini akan dikembalikan ke rakyat.

“Semua UMKM kita beli semua produknya. Kita akan perbaiki infrastruktur dan persampahan di Kota Makassar. Sistem pendapatan transparan, tidak ada lagi potong-potong. Semua orang bisa mengawasi anggaran pemerintah,” tutupnya.