Vaksinasi di Maluku Lambat, Satgas Singgung Masalah Geografis hingga Peran Kepala Daerah yang Belum Maksinal

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, dr Adonia Rerung mengatakan dari 11 kabupaten/kota di Maluku hanya Kota Ambon yang sangat massif melakukan vaksinasi bagi warganya, sedangkan daerah lain masih berjalan lambat.

“Vaksinasi di Maluku berjalan sangat lambat sekali, hanya Kota Ambon yang sudah melebihi 50 persen,” kata Doni kepada Kompas.com via telepon seluler, Minggu (5/9/2021).

Doni mengungkapkan ada banyak faktor yang menjadi kendala sehingga vaksinasi terhadap warga khususnya di beberapa kabupaten berjalan lambat.

Pertama, soal geografis wilayah Maluku yang terdiri dari pulau-pulau yang sulit dijangkau.

Menurut Doni banyak warga yang sulit mendapatkan vaksin karena akses transportasi ke pulau-pulau kurang memadai untuk menjangkau mereka.

Akses ke pulau sulit dan ada kepala daerah kurang bergerak

“Ada yang memang belum bisa bergerak betul karena medannya yang sulit apalagi di wilayah pulau-pulau,” ujarnya.

Kedua, peran kepala daerah dan perangkatnya di beberapa kabupaten di Maluku dinilai  kurang kreatif dan tidak maksimal menggalakkan vaksinasi.

Dia mencontohkan di Maluku Tengah misalnya, dari target 332.537 warga yang menjadi sasaran vaksinasi baru 28 ribu lebih warga atau 8 persen yang mengikuti vaksinasi.

“Maluku Tengah ini memang daerah yang paling rendah capaian vaksinasi. Mungkin kurang kreatif Maluku Tengah itu Pak Bupati bilang orang di sini tidak mau divaksin tapi kalau hanya sebatas mengeluh begitu tanpa upaya-upaya, sayang kan,” ungkapnya.

Ada warga yang masih takut divaksin

Berikutnya kata Doni masih ada warga di Maluku yang hingga kini masih takut untuk divaksin. Hal itu bisa terjadi karena kabar hoaks yang beredar melalui media social.

Selanjutnya faktor lainnya, kata Doni ada beberapa kabupaten yang terus melakukan vaksinasi tapi sayangnya data warga yang sudah menerima vaksin tidak bisa diinput di aplikasi yang terhubung dengan kementrian kesehatan dan satgas Covid-19.

Doni mencontohkan di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kota Tual misalnya, dinas kesehatan setempat telah melaporkan stok vaksin telah habis diberikan ke warga.

“Kemarin dari Tual dan SBB  mengaku kami sudah kehabisan vaksin tapi itu tifak diinput, alasannya sinyal dan sebagainya jadi akibatnya itu berpengaruh terhadap data capaian vaksinasi. Itu belum lagi seperti di Aru, MBD yang snagat jauh.  Memang ada yang mengaku kehabisan vaksin dan minta lagi tapi datanya tidak berubah karena mereka tidak input,” ungkapnya.