Kebutuhan Investasi Infrastruktur di Indonesia Capai Rp 4.700 Triliun, Diperlukan Skema Pembiayaan Lain

BANDUNG, KOMPAS.com - Kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia mencapai Rp 4700 triliun. Pemerintah tidak mungkin memenuhi kebutuhan itu sendiri sehingga diperlukan skema pembiayaan lainnya.

"Saat ini kami terlibat dalam 12 proyek. Salah satunya pada proyek logistik dan transportasi dengan nilai Rp 116 triliun," ujar Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), Wahid Sutopo dalam Infrastruktur Forum yang digelar BUMN Center Unpad, Minggu (15/8/2021).

Wahid mengungkapkan, salah satu proyek yang dikerjakan adalah pembangunan tol. Sebab akses tol akan memberi dampak cukup besar dan efisiensi bagi masyarakat.

"Seperti tol Cileunyi-Tasik walaupun investasinya Rp 50 triliun, tapi ini akan memberi akses lebih luas untuk wilayah selatan Jawa Barat," beber dia.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Herawanto mengatakan, pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia bisa tumbuh 6 persen hingga 2022.

Untuk mengejar pencapaian itu, infrastruktur Indonesia harus digenjot lagi. Saat ini, peringkat infrastruktur Indonesia peringkat 57 di dunia. Alokasi pembangunan infrastruktur hingga Rp 417 trilliun diharapkan bisa terdistribusi ke Jabar.

"Ekonomi Jabar berada di urutan ketiga terbesar di Indonesia. Infastruktur Jabar menjadi kunci pendorong ekonomi nasional. Jika anggaran Rp 417 triliun terealisasi ke Jabar, bisa memberi PDRB sampai 0,45 persen. belum lagi multiplayer efek lainnya dan memberi dampak jangka panjang," ungkap dia.

Namun, pemerataan pembangunan infrastruktur antara utara dan selatan Jabar harus merata. Kawasan selatan Jabar harus dipercepat.

Kawasan itu memiliki potensi pariwisata dan agribisnis. Namun untuk pengembangan Jabar selatan perlu dukungan infrastruktur, seperti pusat distribusi dan pelabuhan. Kemudian pembangunan jaringan telekomunikasi untuk pengembangan pariwisata.

Untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur di Jabar terutama wilayah selatan, Herawanto merekomendasikan beberapa hal.

Pertama dari sisi pembiayaan perlu didorong creative financing dengan skema pembiayaan memanfaatkan bank lokal dan asing.

Kemudian sinergi antar stakeholder dengan dibentuk gugus tugas untuk mengatasi berbagai persoalan di lapangan seperti pembebasan lahan dan lainnya.

Terakhir pengelolaan ekonomi kawasan konservasi berbasis teknologi.

Staf Khusus Kemenhub RI Otto Ardianto mengatakan, sebelum pandemi laju pertumbuhan transportasi dan pergudangan sampai 5 persen.

Namun saat pandemi turun cukup besar, seperti sektor transportasi turun hingga 31 persen. Sehingga, ke depan, perlu ada solusi untuk mempercepat sektor transportasi logistik ini, terutama pascapandemi.

"Beberapa kendala logistik saat ini yaitu persoalan infrastruktur yang mesti terkoneksi dengan pelabuhan dan bandara. Kemudian persoalan komoditas, penyedia jasa logistik, regulasi dan birokrasi, serta sistem informasi rantai pasok yang baik," katanya.

Dia pun menekankan, pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur tapi membangun integrasi antar moda sehingga bisa terhubung.

Walaupun, kebutuhan investasi sektor transportasi mencapai Rp 1.300 triliun. Sementara akibat pandemi menyebabkan dana hanya terealisasi sekitar Rp 266 triliun, sehingga dibutuhkan skema pembiayaan lainnya.