KPK Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Rumah Orang Dekat Bupati Banjarnegara

BANJARNEGARA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah orang dekat Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah, Budhi Sarwono berinisial EA, Selasa (10/8/3021).

Di rumah yang berada di RT 003 RW 007, Desa Blambangan, Kecamatan Bawang, KPK menyita sejumlah dokumen yang diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi.

Ketua RT setempat Waluyo diminta untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan KPK.

Ia mengaku melihat petugas KPK membawa sejumlah dokumen, di antaranya berupa sertifikat tanah.

"Banyak dan yang saya baca semuanya itu unsurnya. Sertifikatnya ada A sampai I, I-nya ada dua, (jadi total) ada 10," kata dia kepada wartawan.

Sementara itu, berdasarkan pantauan di kantor Bupati Banjarnegara, tim penyidik KPK membawa dua koper berukuran besar.

Iring-iringan mobil tim penyidik KPK keluar dari kantor tersebut sekitar pukul 13.30 WIB.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah orang yang mengenakan rompi KPK mendatangi Rumah Dinas dan Kantor Bupati Banjarnegara, Selasa (10/8/3021).

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya penggeledahan Rumah Dinas Bupati Banjarnegara terkait dugaan korupsi di Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2018.

Menurutnya, penggeledahan berlangsung di dua lokasi terpisah.

"Rumah Dinas Bupati Banjarnegara di Jalan Dipayuda Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah," kata Ali dalam keterangan tertulisnya.

"Sebuah rumah kediaman di Krandengan, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah," sambungnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prabowo mengaku belum mengetahui kabar terkait dugaan korupsi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang kini sedang usut Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

"Belum, dari mana itu? Belum tahu saya," kata Ganjar.

Ketika ditanya wartawan terkait kasus yang sedang diusut KPK itu, Ganjar mengaku belum mendapatkan laporan.

Namun, Ganjar mengatakan hari ini Budhi tidak mengikuti rapat penanganan Covid-19 yang digelar secara rutin.

Biasanya rapat tersebut dihadiri seluruh kepala daerah se Jawa Tengah secara virtual setiap minggu.

"Enggak (tidak ikut rapat). Belum, belum tahu, nanti tak cek, biasanya sih dapat laporan," ucapnya.