Kala Baliho Tokoh Politik Bertebaran di Tengah Pandemi…

KOMPAS.com - Belakangan ini, marak billboard maupun baliho bergambar wajah tokoh politik di sejumlah tempat.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), baliho Puan Maharani bertajuk “Kepak Sayap Kebhinekaan” tampak tersebar di beberapa titik.

Salah satunya di Jalan Wates Km 3 yang menghubungkan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DIY Nuryadi mengatakan, tidak mengetahui siapa yang memasang baliho itu.

Dia mengaku pihaknya tidak diinstruksikan untuk memasangnya.

Nuryadi menuturkan, selama ini tidak ada komunikasi dengan pimpinan partai atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi PDI-P seluruh Indonesia.

“Enggak tahu. Tidak ada komunikasi juga," ujarnya, Jumat (6/8/2021).

Sedangkan di Solo, Jawa Tengah, baliho Puan Maharani terlihat di Jalan Kapten Mulyadi, Jalan Radjiman, Jalan Ronggowarsito, dan Jalan S Parman.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo menerangkan, bukan pihaknya yang memasang baliho “Kepak Sayap Kebhinnekaan”.

Menurutnya, baliho tersebut dipasang oleh tim dari Puan Maharani.

Senada dengan Nuryadi, pria yang kerap disapa Rudy ini mengaku DPC tidak mendapat instruksi soal pemasangan baliho.

"Tidak pernah ada komunikasi tentang hal itu. Kita tahu-tahu sudah ada yang memasang," ucapnya, Jumat.

Bambang menyampaikan, pemasangan baliho itu merupakan keputusan rapat Fraksi PDI-P DPR RI yang diadakan pada Juni 2021 saat Bulan Bung Karno.

“Ini keputusan fraksi. Ngobrolnya (rapat) di lantai 7 DPR RI. Semula dari spontanitas anggota (fraksi) kemudian dikoordinir pimpinan fraksi. Supaya punya dampak, pemasangannya harus serentak,” tuturnya.

Pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini menambahkan, saat anggota Fraksi PDI-P DPR RI berkumpul sudah menjadi kebiasaan untuk mengeluarkan ide sebagai bentuk kebebasan berpendapat.

“Ada kebebasan berpendapat di PDI-P ketika sudah ngobrol di lantai 7, bebas. Ide gila pun dibiarkan. Juni saat Bulan Bung Karno, kan kita punya cucu Presiden yang jadi Ketua DPR RI, kok enggak kita angkat ini,” ungkapnya.

Mengenai anggapan masyarakat bahwa pemasangan baliho itu untuk menaikkan popularitas menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Sekretaris Fraksi PDI-P DPR RI ini mempersilakan setiap orang mempunyai persepsi masing-masing.

“Ini lebih ke internal. Soal capres dan cawapres clear kewenangan Ketua Umum. Dibilang (persiapan) 2024, persepsi orang siapa yang melarang? Pikiran dan perasaan tidak bisa dipenjara. Mau dibilang mau nyapres monggo, mau sebagai bentuk kegembiraan sebagai Ketua DPR RI perempuan pertama ya monggo,” tandasnya.

Baliho bergambar Airlangga Hartarto terlihat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Salah satu titik pemasangannya adalah di depan bekas Stasiun Blora.

Ketua DPD Golkar Kabupaten Blora Siswanto menjelaskan, baliho-baliho tersebut sengaja dipasang atas inisiatif dari para kader.

Mereka bahkan rela patungan untuk memasang baliho itu.

"Biayanya ya iuran kader. Kader kita kan banyak, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi DPRD, macam-macam. Ya kita patungan kader iuran mandiri, murni iuran kader," sebutnya, Jumat (6/8/2021).

Berdasar perhitungan Siswanto, total biaya yang dikeluarkan untuk memasang baliho Airlangga Hartarto di Blora mencapai Rp 100 juta.

Pria yang menjabat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora ini mengatakan, alasan memasang baliho Airlangga Hartarto sebagai sosialisasi menuju Pilpres 2024.

"Tujuannya ya sosialisasi Pak Ketua Umum untuk persiapan capres tahun 2024," bebernya.

Di Blora, baliho Airlangga Hartarto berjumlah sekitar 15 buah.

"Ya sekitar 15 sementara. Dipasang mulai Juli kemarin, rencana nanti sampai 5 bulan lah," kata Siswanto.

Akan tetapi, pemasangan baliho di masa pandemi Covid-19 dinilai kurang tepat.

Pasalnya, kampanye politik tersebut menghabiskan biaya tidak sedikit. Hal ini malah menunjukkan bahwa politikus tidak peka dengan kondisi masyarakat.

“Andai saja dana belanja spanduk tersebut digunakan untuk membantu masyarakat secara langsung, tentu akan lebih bermanfaat dan dirasakan langsung. Dan jasa-jasa mereka akan lebih dikenang masyarakat," terangnya, Kamis (5/8/2021).

Meskipun demikian, ia berharap tokoh politik tidak menjadikan pandemi sebagai komoditas politik.

"Karena kalau sudah menjadi komoditas politik, maka penanganan pandemi ini tak lagi murni dan sarat kepentingan. Padahal yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kepastian penanganan pandemi, terutama soal PPKM yang berlarut," paparnya.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Kontributor Yogyakarta, Wisang Seto Pangaribowo; Kontributor Solo, Labib Zamani; Kontributor Semarang, Riska Farasonalia; Kontributor Blora, Aria Rusta Yuli Pradana; Kontributor Ungaran, Dian Ade Permana | Editor: Khairina, Teuku Muhammad Valdy Arief)