Penyewa DC Mall Protes PPKM Level 4 Batam, "Kami Bukan Cari Kaya, hanya Ingin Cari Nafkah, Rumah Mobil Sudah Digadaikan Semua..."

Salah satunya adalah penyewa kios pakaian muslim, Yuli mengaku bahwa perpanjangan PPKM saat ini, semakin menyiksa usahanya.

Mulai tutup total sejak 12 Juli lalu, Yuli juga mengaku bahwa masih membayar biaya per bulan.

"Pemberlakuan PPKM ini sangat menyiksa kami. Kami minta pemerintah leraikan masalah ini. Kami bukan mencari kaya tapi kami ingin mencari nafkah," kata Yuli melalui telepon, Jumat (6/8/2021).

Gadaikan rumah

Mengenai biaya yang dimaksud, pihak pengelola dikatakannya, masih memberlakukan biaya service, seperti kebersihan dan keamanan.

"Tutup kami tidak membayar, hanya service chargenya saja yang harus kami bayar," terang Yuli.

Tidak hanya itu, saat ini mengenai penggajian karyawan, Yuli mengaku hingga menggadaikan rumah.

"Kami sama-sama menjaga. Hal ini jangan berlarut agar kami bisa mencari nafkah," ujar Yuli.

Sektor lain dibuka kenapa mal tutup?

Senada diungkapkan Riska, penyewa tenant DC Mall lainnya ini juga mengeluhkan hal yang sama.

Saat ini, ia mengaku sudah kehabisan pilihan guna membayarkan gaji para karyawannya, dengan nilai sebesar Rp 1,5 juta per bulan.

"Anak-anak yang kami pekerjakan sekarang kondisinya lagi sangat mengerikan. Kami tak bisa membiayai mereka. Padahal anak kos. Harusnya pemerintah bisa melihat cluster terbanyak itu bukan dari Mal. Kami masuk saja dicek secara ketat," kata Riska saat dihubungi.

Ia juga menyesalkan sektor lain sudah dibuka sementara Mal masih ditutup, ia berharap Pemkot Batam harus jeli sektor mana yang terbanyak.

Terpaksa gadaikan rumah dan mobil

"Kenapa yang ditutup mal? Kami tak ada kepastian. Sampai tanggal 9 kalau masih berlanjut pakai apa kami biayai keluarga kami? Karyawan lagi gimana?" kata Riska. 

"Kami sudah gadai mobil dan rumah. Kami tak persoalankan beli atau tidak. Yang penting aspirasi kami sampaikan."

"Tanah Abang sudah buka. Kami belum, padahal di sana banyak penyebaran Covid-19. Besar harapan kami bapak bisa bawa ke pemerintah keluh kesah kami ini," pungkas Riska.

Wali Kota Batam kaji keringanan pajak

Menanggapi keluhan dari para penyewa tenant DC Mall, yang mengeluhkan perpanjangan PPKM Level 4, Wali Kota Batam Muhammad Rudi menegaskan bahwa saat ini pihaknya masih menjalankan aturan operasional usaha, hanya berlaku bagi sektor usaha Food and Beverage serta Supermarket atau Swalayan.

Ia mengaku hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Kendati demikian Rudi mengaku pihaknya akan meminta Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad dan Sekretaris Daerah serta Asisten 1 untuk membahas mengenai revisi pungutan pajak 10 persen dan restibusi terhadap restoran.

“Keringanan itu (Pajak 10 persen) pasti ada, retribusi akan kami kaji. Namun bagi tenant lain akan dibahas,” kata Rudi.

Dalam mendukung para pelaku tenant diluar F&B, Rudi mengajak Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Batam, BP Batam, instansi vertikal, BUMN, BUMD serta masyarakat berkemampuan untuk belanja produk-produk hasil UMKM.

"Mari kita proaktif menggerakkan sendi-sendi perekonomian khususnya dalam lingkup usaha mikro dan kecil di Kota Batam," jelas Rudi.

Di antaranya seperti belanja di warung atau kedai makanan minuman skala kecil, pasar tradisional, pasar ikan, pasar buah, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya di sekitar tempat tinggalnya masing-masing.

"Tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat," ungkap Rudi.

Apabila membeli jenis produk-produk makanan cepat saji agar diutamakan membawa pulang (take away) dan jika harus makan di tempat diperbolehkan dengan ketentuan mengikuti protokol kesehatan yang sangat ketat dengan waktu paling lama 30 menit.

Rudi berharap imbauan ini agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk membantu pemulihan perekonomian khususnya pada sektor UMKM yang ada di Kota Batam.

"Mari sebarluaskan informasi ini untuk mendukung dan keberpihakan terhadap pelaku UMKM di Kota Batam," pungkas Rudi.