Berani Potong BST Rp 300.000, Alasan Kades: Data Kemensos Carut Marut, Bantuan Tak Tepat Sasaran

Yani mengatakan, pemotongan atau pengalihan BST didasari rasa keprihatinan atas banyaknya warga yang terpapar Covid-19.

Ia dan perangkat desa mengaku sadar bahwa pemotongan itu jadi tanggungjawabnya.

Ia beralasan, anggaran PPKM tahun 2021 yang bersumber dari dana desa tak ada.

Dana tersebut sudah dicairkan pada periode kepala desa sebelumnya.

Yani menyebut tidak ada serah terima pertanggungjawaban soal dana tersebut saat ia menjabat sebagai kepala desa. 

"Sementara warga yang terpapar Covid-19 dan sedang isolasi mandiri serta terdampak Covid-19 seharusnya mendapat bantuan biaya," kata Yani melalui pesan singkat, Kamis (5/8/2021).

Yani mengungkapkan, BST tidak semua tepat sasaran. Misalnya ada warga yang sudah meninggal dan pindah masih tercatat sebagai penerima.

Ada juga bukan warga Desa Pasirtalaga yang menerima bantuan.

"Data BST dari kemensos carut marut dan tumpang tindih. Orang yang sama atau keluarga yang sama mendapatkan beberapa bantuan," kata dia.

Kades mengaku sudah coba ubah data penerima BST, tapi ...

Ia menyebut telah berkomunikasi dengan pihak kantor pos dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) untuk memperbaharui data penerima BST.

Namun, pihaknya tidak diberi kewenangan. Jika pun bisa diubah, kata dia, waktunya sangat lama, sedangkan warga terdampak pandemi virus corona belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Karena itu, kata Yani, pihaknya berpikir bagaimana cara membantu masyarakat yang terpapar Covid-19 dan yang melaksanakan isolasi mandiri.

"Maka muncul ide untuk menawarkan kepada warga yang menerima BST ke 5-6 untuk berbagi kepada warga yang terpapar covid-19 dan yang terdampak yang pernah menerima bantuan dari pemerintah," kata Yani.

Tidak ada paksaan untuk warga, perangkat desa sudah mengetahui soal pemotongan

Sebelum penyaluran, kata dia, ia telah melakukan rapat koordinasi dengan para perangkat Desa Pasirtalaga. Pun sosialisasi kepada warga perihal maksud dan tujuannya.

"Tidak ada paksaan kepada warga yang tidak mau berbagi," ungkap dia.

Yani berharap ke depan penyaluran BST langung melalui pemerintah desa, bukan menggandeng pihak ketiga.

Sebab, desa mempunyai perangkat kerja yang lengkap, memiliki data dan rekening bank.

Apalagi penyaluran BST saat ini tetap meminta bantuan pemerintah desa tanpa memberikan anggaran operasional.

"Pemerintah sebaiknya memberikan BST dalam bentuk kuota. Jika tidak bisa, pemdes diberikan kewenangan untuk mengupdate data secara berkala," ujar dia.

"Curhat" warga, kaget BST-nya dipotong Rp 300.000 tanpa musyawarah

Diberitakan sebelumnya, Ade Munim (42), warga Desa Pasirtalaga, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang curhat BST yang ia terima dipotong Rp 300.000.

"Itu diambil oleh perangkat desa setempat, dengan alasan buat bantuan yang kena Covid, yang Rp 300 ribu," kata Ade ditemui di rumahnya, Dusun Pasirtalaga 1, Desa Pasirtalaga, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Rabu (4/8/2021).

Ade mengungkapkan, pemotongan itu dilakukan pada Selasa (27/7/2021), saat ia mengambil uang BST dari petugas pos di salah satu rumah warga.

Kemudian, setelah mendapatkan uangnya senilai Rp 600.000, Ade ditemui oleh perangkat desa yang memintanya uang senilai Rp 300.000 dengan alasan untuk membantu warga yang terkena dan terdampak Covid-19.

Ade mengaku jika sebelumnya pada Sabtu (24/7/2021), ia diminta tandatangani surat pernyataan. Namun ia mengaku tidak mengetahui isi surat tersebut dan tidak dijelaskan tujuannya.

Seharusnya, kata Ade, sebelum melakukan pemotongan untuk warga terpapar dan terdampak Covid-19 dilakukan terlebih dahulu musyawarah dengan warga. Pun harus transparan kepada siapa saja uang itu diberikan.