Tanggapan Ridwan Kamil soal Rp 600 Juta untuk Sewa Helikopter

Menurut pria yang akrab disapa Kang Emil itu, alokasi anggaran operasional penyewaan helikopter tersebut adalah hal yang wajar jika dilihat dari sisi kebutuhan.

"Jabar itu sangat luas, menjangkau wilayah tidak bisa semuanya dijangkau mobil. Bisa 8 sampai 9 jam. Wajar saja dari sisi kebutuhan," kata Emil seperti dikutip dari Antara, Rabu (4/8/2021).

Menurut dia, selama ini Pemprov Jabar sering meminjam helikopter milik TNI Angkatan Udara atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Apalagi saat kepala daerah melakukan kunjungan kerja ke daerah terpencil yang sulit oleh diakses oleh kendaraan bermotor.

"Itu kan tetap juga ada ongkos yang harus dibayar. Kita mengurangi potensi menggunakan yang namanya heli swasta, memang mahal," kata dia.

Emil menuturkan, dirinya pernah difasilitasi oleh Polda Jabar dan TNI untuk naik helikopter saat melakukan kunjungan kerja ke daerah terpencil.

"Ini juga masuk dalam refocusing, di angka yang disebutkan sudah ter-refocusing 70 persen untuk penanganan pandemi. Tidak terkecuali, disisir satu-satu," kata dia.

Emil memastikan bahwa anggaran tersebut disediakan hanya digunakan saat benar-benar dibutuhkan.

Biasanya, menurut Emil, penggunaan alat transportasi jenis helikopter ini digunakan apabila ada kondisi darurat.

Tanggapan Wagub Jabar

Sebelumnya laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SiRUP LKPP) menampilkan anggaran operasional penyewaan helikopter untuk Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum.

Total anggaran sewa helikopter mencapai Rp 600 juta.

Saat dikonfirmasi, Uu mengatakan, alasan menggunakan helikopter adalah untuk memudahkan menjangkau masyarakat.

"Jadi khusus masalah helikopter yang dianggarkan untuk operasional saya dengan sistem sewa ini, yang pertama, kami sudah berpikir tentang efisiensi, karena helikopter ini butuh, karena memang wilayah Jabar itu luas," kata Uu.

Meski demikian, menurut Uu, anggaran yang dialokasikan masih tersimpan dan berbentuk dana cadangan, sehingga hanya dikeluarkan saat harus menyewa helikopter.

"Dan jika tidak dipakai, nanti jadi Silpa, nanti dipakai pada perubahan yang akan datang atau penyusunan anggaran yang akan datang. Ini bisa di-refocusing untuk kebutuhan yang lain," kata Uu.