Ridwan Kamil Usulkan Distribusi Vaksin ke Daerah Dikelola Pemerintah Provinsi

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, daftar alokasi vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan belum 100 persen akurat.

Untuk itu, pria yang akrab disapa Emil ini mengusulkan pengelolaan distribusi vaksin Covid-19 di daerah diserahkan kepada pemerintah provinsi.

"Kalau ini ibaratnya kita jadi tukang pos. Menerima vaksin dan salurkan (sesuai) alokasi (dari kemenkes)," ujar Emil dalam konferensi pers virtualnya, Rabu (4/8/2021).

Namun setelah vaksin didistribusikan, ternyata ditemukan ada kabupaten/kota yang berlebih dan sebaliknya ada yang kekurangan.

Menurutnya, distribusi vaksin ke kabupten/kota akan lebih efektif dan efisien jika misalnya pemerintah pusat memberikan kewenangan lebih besar kepada provinsi untuk mengatur daftar alokasi.

Jika ikut daftar alokasi Kemenkes, ada lima kabupaten/kota yang dalam hitungan lima hari sudah habis.

Setelah itu daerah tersebut tidak dapat jatah lagi. Sementara ada juga yang dikasih di satu bulan itu belum habis.

“Maka kami meminta agar diserahkan ke provinsi, kami yang mengatur distribusi ke daerah berdasarkan kecepatan dan analisa evaluasi kami, termasuk provinsi bisa membagikan kepada pihak ketiga,” tambahnya.

Capaian vaksinasi Jabar

Untuk vaksinasi massal agar selesai pada Desember 2021, Pemprov Jabar membutuhkan 22.000 vaksinator baru.

Pemprov Jabar saat ini sedang memenuhi kebutuhan tersebut bekerja sama dengan pihak lain seperti asosiasi perawat, TNI/Polri, hingga relawan.

“Puncaknya adalah kalau Desember harus beres maka Jabar harus dikasih 15 juta dosis tiap bulan dengan total 76 juta dosis. Pertanyaan besar apakah ini bisa dipenuhi? Kita akan menghabiskan apa yang diberikan,” jelasnya.

Sementara itu, ada pun lima besar daerah di Jabar dengan cakupan vaksinasi tinggi yakni Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Cirebon, dan Kota Bogor.

Sedangkan yang masuk kategori rendah adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Majalengka.

“Kota/kabupaten yang vaksinasi tinggi tingkat kematian rendah. Sebaliknya yang vaksinasi rendah tingkat kematian tinggi,” sebut dia.