Minta Didampingi BPKP, Walkot Bobby: Kami Bukan Berlatar Belakang Birokrasi

MEDAN, KOMPAS.com - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) siap mengawal dan mendampingi Pemerintah Kota (Pemkot) Medan dalam penyaluran bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19.

Kepala Perwakilan BPKP Sumut, Hengky Kwinhatmaka mengatakan, instansinya siap mengawal dan mendampingi Pemkot Medan terkait penyaluran bantuan sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial dan yang bersumber dari APBD Kota Medan.

Selain itu, juga mendukung Pemkot Medan menjadikan bekas Hotel Novotel Soechi sebagai tempat isolasi terpusat. Hengky mengatakannya saat mengunjungi Wali Kota Medan, Bobby Nasution dan wakilnya, Aulia Rachman di Kantor Wali Kota Medan.

"Memang, salah satu tugas BPKP adalah memberikan asistensi penyusunan laporan keuangan, laporan akuntabilitas kinerja instansi dan asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara, daerah, BUMN dan BUMD," katanya dikutip dari rilis berita Diskominfo Medan yang diterima Kompas.com, Kamis (29/7/2021).

Bobby menjawab, Pemkot Medan membutuhkan pendampingan BPKP untuk tata kelola keuangan dan akuntabilitas kinerja yang dijalankan sesuai dengan ketentuan.

Selain di lingkungan Pemkot Medan, Bobby juga mengharapkan bimbingan dan arahan untuk dirinya dan Aulia.

“Kami bukan berlatar belakang birokrasi, sangat membutuhkan arahan dan bimbingan BPKP membantu mengeksekusi kebijakan maupun program pembangunan yang dilakukan, membantu kami dalam menjalankan tugas,” kata Bobby.

Sejak awal memimpin Kota Medan, dia mengaku terus berkomunikasi dengan pihak BPKP. Ada yang harus dipelajari di awal-awal kepemimpinan, mulai dari kebijakan sampai anggarannya.

Bobby berharap BPKP memberi bimbingan terkait bekas Hotel Soechi yang merupakan aset Pemkot Medan yang akan dijadikan tempat isolasi terpusat Covid-19 dengan gejala ringan.

Terkait bansos, BPKP diminta mendampingi penyaluran bantuan sosial kepada 123.592 Kepala Keluarga (KK) dengan anggaran sekitar Rp 33 miliar dari APBD Kota Medan.

Selain itu, juga bantuan dari APBN berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 88.000 KK.

“Pengawalan dan pendampingan yang dilakukan, kita harap penyaluran bansos tepat sasaran dan sesuai ketentuan,” ucapnya.