Salin Artikel

[POPULER NUSANTARA] Anggota DPRD Tak Terima Diminta Putar Balik di Pos Penyekatan | Mahasiswa Desak Presiden Jokowi Mundur

KOMPAS.com - Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Najamuddin Moestafa terlibat adu mulut dengan petugas di pos penyekatan masuk Kota Mataram.

Ia tak terima diminta putar balik karena tidak mampu menunjukkan kartu bukti vaksin.

Alasannya, karena pemerintah sendiri belum mampu menyediakan vaksin sesuai kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, ia mempertanyakan terkait kebijakan penyekatan itu dan meminta petugas bubar karena dianggap menyusahkan masyarakat.

Sementar di Ambon, sejumlah mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa mendesak Presiden Jokowi mundur dari jabatannya.

Alasannya, karena kebijakan PPKM Darurat gagal mengendalikan pandemi Covid-19 dan hanya menyengsarakan rakyat.

Dua berita tersebut menjadi perhatian pembaca di Kompas.com.

Berikut ini lima berita populer nusantara selengkapnya.

Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Najamuddin Moestafa geram dengan kebijakan penyekatan yang dilakukan petugas di pintu masuk Kota Mataram.

Sebab, gara-gara tidak mampu menunjukan kartu vaksin, banyak warga termasuk dirinya sempat diminta putar balik.

Namun, saat diminta putar balik itu ia menolak dan justru meminta petugas di pos penyekatan itu untuk bubar.

Pasalnya, ia menilai kartu vaksin semestinya tidak dapat menjadi syarat orang dapat melintas. Karena pemerintah sendiri belum mampu menyediakan vaksin sesuai kebutuhan warganya.

“Jadi kalau ini orang bolak-balik ini, kasihan rakyat mau diginikan ya, regulasinya salah negara ini. Setop melakukan cara seperti ini, Anda bubar saja,” tegas Najamuddin.

Sejumlah mahasiswa dari Universitas Pattimura Ambon mendesak Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya.

Pasalnya, kebijakan PPKM Darurat yang dijalankan saat ini gagal mengendalikan pandemi Covid-19 dan hanya menyengsarakan rakyat.

Ironisnya, di tengah pengetatan aktivitas masyarakat itu, justru WNA dibiarkan secara mudah masuk ke Indonesia.

“Yang paling ironis disaat masyarakat Indonesia dibatasi secara ketat, pemerintah malah mengizinkan tenaga kerja asing dari China terus bebas masuk ke wilayah Indonesia termasuk ke Maluku,” kata dia.

“Karena itu kami menuntut Presiden Jokowi segera mundur dari jabatannya sekarang juga,” teriaknya.

Sebanyak 28 anggota Satpol PP di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, diberikan sanksi tegas.

Pasalnya, di tengah kondisi pandemi justru terekam sedang melakukan pesta minuman keras dan berjoget tanpa memperhatikan protokol kesehatan.

"Terhadap mereka yang ikut dalam acara, saya sudah memberikan pembinaan disiplin dengan sanksi," kata Plt Kepala Satpol PP Ende Eman Taji saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (18/7/2021) malam.

Dengan sanksi yang diberikan itu diharapkan dapat memberikan efek jera kepada yang bersangkutan.

Sapi kurban milik Presiden Joko Widodo di Surabaya dijaga 6 petugas.

Hal itu dilakukan agar merasa nyaman sebelum disembelih saat perayaan Idul Adha.

"Secara bergantian, mereka akan menjaga sapi selama 24 jam. Tugasnya bagaimana sapi merasa nyaman dan bahagia sebelum disembelih," kata Humas Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Helmy Muhammad Noor saat dikonfirmasi, Minggu (18/7/2021) malam.

Seperti diketahui sapi kurban milik Jokowi itu berjenis Limousin dengan berat 1,2 ton. Sapi itu dibeli dari peternak di Probolinggo.

Pemerintah Kota Solo menyayangkan aturan birokrasi pusat yang terkesan berbelit.

Pasalnya, akibat adanya regulasi itu menyebabkan 200 tabung oksigen bantuan dari Singapura kepada Pemkot Solo belum bisa segera dimanfaatkan.

"Itu sayang sebenarnya. Sekarang baru butuh tapi aturan seperti itu. Bantuan (oksigen) itu dari Singapura untuk Solo alamat kepada Dinas Kesehatan Kota," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Solo Ahyani saat menggelar konferensi pers virtual, Minggu (18/7/2021).

Karena masih menunggu arahan dari pemerintah pusat itu, tabung oksigen itu saat ini diketahui masih tertahan di Bandara Adi Soemarmo.

Sumber: Kompas.com (Penulis : Nansianus Taris, Rahmat Rahman Patty | Editor : Dheri Agriesta, Michael Hangga Wismabrata, Setyo Puji, Pythag Kurniati).

https://regional.kompas.com/read/2021/07/20/061300378/-populer-nusantara-anggota-dprd-tak-terima-diminta-putar-balik-di-pos

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke