Soal PPDB, Ombudsman Kirim "Surat" untuk Dindikbud hingga Diskominfo Banten

SERANG, KOMPAS.com - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten memanggil pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dan Inspektorat Banten.

Pemanggilan dilayangkan untuk meminta keterangan terkait adanya kekacauan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMA tahun 2021.

“Pemanggilan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan dan pengaduan yang kami terima," kata Kepala Ombudsman Banten, Dedy Irsan kepada Kompas.com, Kamis (1/7/2021).

Ada pun surat pemanggilan sudah dilayangkan kepada tiga organisasi perangkat daerah tersebut, dan diminta memenuhi panggilan pada Senin (5/7/2021).

Menurut Dedy, pemanggilan dipandang perlu untuk meminta penjelasan atau keterangan dari berbagai pihak agar Ombudsman memperoleh informasi utuh.

“Ombudsman ingin memastikan PPDB tahun ini berjalan sesuai dengan prinsip objektif, tranparan, akuntabel, dan berkeadilan," ujar Dedy.

Menurut Dedy, jika ada permasalahan, sepatutnya Pemprov Banten dapat merespon dengan alternatif kebijakan dan payung hukum, sehingga tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan.

"Agar betul-betul tidak ada masyarakat yang dirugikan," tegas Dedy.

Dedy juga menyayangkan permasalahan dalam pelaksanaan PPDB di Banten yang selalu terjadi setiap tahun.

Padahal, Pemprov Banten seharusnya dapat belajar dari pengalaman sebelumnya dan melakukan persiapan yang cukup untuk menangani kendala-kendala yang terjadi.

Kendala yang terjadi yakni sistem daring PPDB jenjang SMA tidak berjalan, belum adanya tindak lanjut atas pengaduan masyarakat, serta kurangnya sosialisasi informasi mengenai perubahan kebijakan PPDB.

Dedy mengaku, pihaknya telah melakukan komunikasi dan menyampaikan masukan mengenai penyelenggaraan PPDB kepada Pemerintah Provinsi sejak awal tahun.

"Sehingga permasalahan yang terjadi saat ini seharusnya bisa diantisipasi jika persiapan dilakukan lebih baik," pungkasnya.