Anggaran Covid-19 dari Rp 5 Miliar Tersisa Rp 500 Juta, Gus Ipul Buka Opsi Posko Donasi

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Pasuruan Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kota Pasuruan sudah mulai menipis.

Dia pun membuka opsi untuk membuka Posko Donasi Covid-19 di Kota Pasuruan.

Selain opsi membuka posko donasi, dia juga membuka opsi melakukan refocusing anggaran di Pemkot Pasuruan atau meminta anggaran kepada Gubernur Jatim jika masih dimungkinkan.

"Anggaran penanganan Covid-19 di Kota Pasuruan menipis sekali, tinggal sekitar Rp 500 juta dari Rp 5 milliar yang dianggarkan," kata Gus Ipul, saat dikonfirmasi, Kamis (1/7/2021).

Anggaran penanganan Covid-19 yang ada, kata dia, banyak terpakai untuk biaya tak terduga (BTT), seperti untuk pembelian obat-obatan, tambahan tempat karantina dengan sewa hotel dan lain sebagainya.

"Ini bukan anggaran pokok untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), sembako, sosialisasi, pemulihan ekonomi dan lain sebagainya. Ini beda," terang mantan Wakil Gubernur Jatim dua periode ini.

Sementara, untuk penanganan Covid-19 selama 3 bulan di Kota Pasuruan, dibutuhkan sekitar Rp 6 milliar.

"Untuk posisi hari ini anggaran tersebut belum ada," ujar dia.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 Jatim, jumlah kasus Covid-19 di Kota Pasuruan hingga Rabu (30/6/2021) kemarin tercatat 1.883 kasus, 1.529 kasus di antaranya sembuh, 173 pasien meninggal dan 181 kasus masih dirawat di rumah sakit rujukan.

Sama seperti daerah lain, Kota Pasuruan juga mengalami penambahan kasus harian yang cukup tinggi beberapa selama 2 pekan terakhir, yakni di atas 20 kasus.

Bekerja sama dengan Polresta Pasuruan dan Kodim 0819, Pemkot Pasuruan, kata Gus Ipul, juga melakukan langkah-langlah strategis seperti mempercepat proses vaksinasi dengan target 3.000 orang.

"Untuk lansia akan kami gelar pekan vaksinasi khusus lansia," ujar Gus Ipul.

Selain itu mendukung penerapan PPKM Darurat di Kota Pasuruan sesuai dengan instruksi pemerintah pusat mulai 3 Juli 2021 mendatang.

Ada 12 sektor yang akan ada pembatasan, yakni, sektor perkantoran, pendidikan, tempat umum, dan lainnya.