Viral, Foto Surat Pemkab Nganjuk Salah Stempel, Pimpinan DPRD Mengaku Ikut Malu

DPRD pun meminta petugas yang melakukan kesalahan dalam penulisan surat untuk dibina.

“Kita sebagai pimpinan DPRD menyayangkan terjadi hal seperti itu. Kita minta nanti bagian Sekretariat Daerah, kan mereka punya staf ahli dan lain-lain ya, difungsikan dengan benar,” kata Wakil Ketua I DPRD Nganjuk Ulum Basthomi kepada Kompas.com, Rabu (9/6/2021).

“Sehingga kesalahan administrasi tidak akan terulang lagi,” lanjut politikus PKB tersebut.

Menurut Ulum, kekeliruan penulisan dalam surat-menyurat semestinya tidak terjadi. Terlebih surat yang keliru tersebut telah ditandatangani dan distempel oleh pejabat teras di lingkungan Pemkab Nganjuk.

“Kita juga malu kalau melihat seperti itu. Sekelas surat yang ditandatangani Pak Sekda masih ada kekeliruan, hanya terkait dengan stempel,” tuturnya.

Kekeliruan penulisan surat yang diterbitkan Pemkab juga mendapat kritikan keras dari Wakil Ketua II DPRD Nganjuk, Raditya Haria Yuangga.

Menurut Angga, demikian Raditya Haria Yuangga akrab disapa, kekeliruan tersebut menandakan petugas yang bertanggung jawab tidak bekerja secara profesional, dan terkesan bekerja ‘asal bapak senang’.

Untuk itu Angga meminta pegawai yang melakukan kesalahan segera dibina.

“Jadi (seharusnya) setelah dari bawah surat itu diketik, kan melewati beberapa disposisi, dicek lagi kurang lebih ada tiga sampai empat kali ruangan atau empat kali meja. Tetapi kan ternyata (lolos) tidak ditemukan kesalahan,” tuturnya.

“Inilah kesalahan yang ada di birokrasi pemerintahan daerah Kabupaten Nganjuk. Maka menurut saya orang-orang yang melakukan kesalahan ini dibina, harus benar-benar dibina untuk benar-benar melayani setulus hati dan bekerja secara profesional,” sambung Angga.

Sebelumnya, viral di media sosial Facebook terkait surat dengan nomor 445/1357/411.303/2021 tertanggal 27 Mei 2021 yang dikeluarkan Setda Nganjuk.

Namun, surat yang ditandatangani Sekda Nganjuk M Yasin itu justru berstempel Dinkes, bukan Setda Nganjuk.

Tak hanya itu, kekeliruan yang hampir serupa juga dijumpai di surat nomor: 800/4470/411.404/2021. Surat yang ditandatangani Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi itu tertanggal 7 Juli 2021.

Padahal surat yang isinya memerintahkan Kadis Perhubungan Tri Wahju Kuntjoro menjabat Plt Kadis PMD Nganjuk itu diterbitkan pada Bulan Juni 2021.