Data Penduduk di Magelang Bocor, Diduga Terjadi Saat Bimtek Tahun 2019

KOMPAS.com - Data kependudukan di aplikasi Sistem Informasi Publik Pusaka Gemilang Kota Magelang pusaka.gemilang.magelangkab.go.id, diduga bocor ke publik.

Menurut Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Magelang Sugeng Riyadi, kebocoran itu diduga terjadi saat acara bimbingan teknis input data keterbukaan informasi publik kepada sejumlah perangkat desa sekitar Juni-Juli 2019.

"Saat latihan pengisian data itu tidak ada masalah. Data yang diunggah dan bocor itu ternyata diunggah pada 20 Juni 2019, kemungkinan admin ini mengunggah di rumah tanpa sepengatahuan kami," kata Sugeng.

Sementara itu, kata Sugeng, kasus itu diketahuinya setelah viral di media sosial.

Akun @PolJokesID dan @txtdrMagelang mengunggah tangkapan layar halaman diduga website Pemkab Magelang yang berisi nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Lalu, pada unggahan itu juga dijelaskan definisi Open Data Kabupaten Magelang.

"Saat itu juga server langung kami matikan, sehingga tidak bisa diakses. Kami juga kaget, kok ada data penduduk yang bisa dilihat secara jujur dan vulgar," kata Sugeng kepada wartawan di kantornya, Selasa (8/6/2021).

Terkait insiden itu, Sugeng meminta maaf kepada masyarakat. Pihaknya juga menjelaskan, data yang tersebar itu miliki Desa Madusari dan Ngadirojo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.

Saat ini Diskominfo telah memblokir akses laman tersebut supaya tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian Polres Magelang untuk mengantisipasi penyalahgunaan data.

Koordinasi dengan Pemprov Jateng

Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Diskominfo Kabupaten Magelang, Noga Nanda Sapta menambahkan, aplikasi tersebut sebenarnya milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah yang diterapkan di Kabupaten Magelang.

Untuk kasus itu, Diskominfo Kabupaten Magelang sudah berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Tengah.

Dirinya juga telah meminta agar ada filter pada aplikasi SIAP, sehingga data apa pun yang diunggah bisa diseleksi atau dicermati terlebih dahulu sebelum diunggah dan dikonsumsi oleh publik.

"Yang terjadi selama ini adalah (data) itu naik dahulu baru kami filter. Nah ini agak repot, misal satu desa mengunggah 10 (data) dikali 372 desa jadi 3.720 data yang masuk. Itu sudah di luar kekuatan kami," papar Noga.

(Penulis: Kontributor Magelang, Ika Fitriana | Editor: Dony Aprian)