Salah Stempel, Surat Sekda Nganjuk soal Sosialisasi Perpres Jadi Viral, Kok Bisa?

KOMPAS.com - Surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk bernomor 445/1357/411.303/2021 yang salah stempel menjadi viral di media sosial.

Surat berisi pemberitahuan ke pimpinan instansi pelayanan publik dan camat untuk melakukan sosialisasi atas Peraturan Presiden RI No 14 tahun 2021 yang salah satunya mengatur sanksi administratif bagi warga penolak vaksinasi Covid-19. 

“Jadi kan setiap surat yang saya tandatangani kan masuk. Setelah itu mestinya kan turun, setelah turun dia (Dinkes) kan (semestinya) minta stempel sini. Tapi mungkin setelah turun dia langsung dibawa, distempel sana,” kata Sekda Mokhamad Yasin, Senin (7/6/2021).

“Nggak mungkin saya tanda tangan sudah ada stempelnya kan, saya kan juga enggak mau,” tambahnya.

Lebih lanjut, Yasin mengatakan, surat tersebut telah direvisi.

Seperti diberitakan sebelumnya, surat yang diterbitkan tanggal 27 Mei 2021 itu seharusnya berstempel Setda Kabupaten Nganjur.

Namun di foto yang beredar di media sosial, surat itu berstempel Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Nganjuk.

Dari penelusuran Kompas.com, foto itu viral setelah diunggah di akun @Mochammad Zainal Arifin di Facebook.

“Mulai jaman bupati sing saiki sekolah nang LP Sidoarjo, sampek saiki kok sering keliru masalah administrasi iki jane onok apa ya (mulai zaman bupati yang sekarang ditahan di LP Sidoarjo, sampai sekarang kok sering keliru masalah administrasi ini sebenarnya ada apa ya),” tulis unggahan itu.

“Kok mesti nunggu diprotes sama wargae disik lagi onok pembenahan. Terus ngono iku sing pekok sapa ya. Apa memang iku tanda2 ASN karbitan alias dipaksakan (kok selalu harus diprotes terlebih dahulu sama warganya lagi ada pembenahan. Terus seperti itu yang bodoh siapa ya. Apa memang ini tanda-tanda ASN karbitan alias dipaksakan),” lanjut dia.

(Penulis: Kontributor Nganjuk, Usman Hadi | Editor: Pythag Kurniati)